|

Desak Kejati Panggil Wabup Halbar Terkait Kasus Jano-Kedi

KANTOR KEJATI MALUT
TERNATE, BRN - Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara di minta segera memanggil pihak-pihak terkait dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Jano-Kedi Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat yang dikerjakan PT. Tugu Utama Sejati karena diduga merugikan keuangan negara senilai Rp. 1.3 miliar.

Hal tersebut disampaikan Praktisi Hukum, Abdul Kader Bubu. Menurut dia, jika memang sudah di terbitkan surat perintah penyelidikan (sprindik) oleh Kejati, harusnya sudah dilakukan pemanggilan pihak terkait yang terlibat dalam kasus tersebut untuk dimintai keterangan guna mencaritahu kebenaran atas laporan yang di laporkan.

“ Kalau sudah dua bulan sprinpik diterbitkan, sudah seharusnya ada pemangilan saksi-saksi terkait untuk dimintai keterangan. Bagaimana penyidik bisa mengetahui terjadinya suatu tindak pidana kalau tidak dilakukan tahapan penyelidikan, aneh kalau penyidiknya diamkan sprindik itu patut dipertanyakan,” kata Dade sapaan akbraknya.

Dade mengatakan, jangan karena kasus tersebut melibatkan pejabat daerah sehingga sengaja ditunda-tunda penyidik. Karena menurutnya, meskipun kasus dugaan korupsi tersebut melibatkan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Ahmad Zakir Mando, penyidik tidak boleh memberikan hak istimewah.

“ Ini tidak boleh, mau siapapun dia, dimata hukum perlakuannya harus sama,” cetus Dade.

Dirinya meminta agar Penyidik Kejati Malut segera memanggil Wakil Bupati Halbar yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).  Pihak ketiga (kontraktor) selaku pelaksana proyek dan pihak terkait lainnya yang bertanggungjawa atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi tersebut juga di panggil.

Sebab dengan dilakukannya proses pemeriksaan dalam tahapan penyelidikan, penyidik dapat menemukan bukti permulaan atau bukti yang cukup untuk ditindaklanjut ke tahapan penyidikan.

“ Jadi wajib hukumnya untuk panggil Wakil Bupati dan pihak ketiga serta orang-orang yang terlibat dalam kasus ini agar tahapan penyelidikan ini bisa ditingkatkan ke penyidikan kalau penyidik sudah temukan alat bukti permulaan yang cukup,” jelasnya.

Proyek tersebut, dianggarkan melaui dana APBN Tahun 2012 melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrsi Kabupaten Halmahera Barat. Diketahui, kasus  ini terkuak setelah pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan audit terkait pembayaran PT Tugu Utama Sejati atas pekerjaan jembatan Kedi-Loloda  diduga fiktif senilai Rp 1,3 miliar.

Terdapat juga kelebihan biaya langsung non personil atau penggunaan tanpa prestasi kerja atas kegiatan pembagunan jembatan UPTD Jano-Kedi Loloda sebesar Rp 26 juta. Sanksi ganti rugi sebesar Rp 87 juta dari PT Tugu Utama Sejati, merupakan pembayaran tanpa prestasi atau pekerjaan fisik tidak dilaksanakan dan kelebihan pembayaran dari PT Karya  Wijaya sebesar Rp 86 juta.

Begitu pula pembayaran tanpa prestasi dari CV Mandiri Jaya sebesar Rp 45 juta. Pekerjaan supervisi  CV Kreasi Karya Konsultan senilai Rp 94 juta dan pungutan ke perusahaan tersebut sebesar Rp 22 juta. (tim/red)
Komentar

Berita Terkini