|

Demo Lengserkan Bupati Direspon Pemerintah Pusat

Hearing Tim Gabungan Pemerintah Pusat dan Pemkab Morotai di kantor bupati Morotai

MOROTAI, BRN - Pemerintah pusat akhirnya merespon aksi unjuk rasa gabungan Abdi Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Morotai yang mengatasnamakan Kuolisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) dengan tuntutan Bupati Kabupaten Pulau Morotai,  Benny Laos dari jabatannya.

Rabu (28/11) tadi tim gabungan pemerintah pusat diwakili oleh Direktur Fasilitas Kepegawaian Kemendagri, Makmur Marbun, Biro Hukum Kemendagri, perwakilan Kemenpan, komite Perwakilan KSN, Asisten I Pemprov Malut, Hasbi Pora, Kepala BKD Malut, Indrus Assagaf, Wadir Intel Polda Malut AKBP Adi Nugraha dan Kepala Kesbangpol Malut, Omar Fauzi mengungujungi Morotai. Meski begitu, massa aksi tidak menghiraukan dan terus menggelar unjuk rasa yang berakhir dengan hearing.

Kedatangan Tim Gabungan Pemerintah Pusat di sambut demonstrasi. Para pendemo bahkan membentang kain putih bertulis "Benny Laos segera turun dari jabatannya sebagai Bupati Morotai. 
Direktur fasilitasi Kepegawaian Kemendagri RI, Makmur Marbun kepada sejumlah awak media mengaku, tujuan dirinya bersama rombongan ke Morotai merupakan perintah dari Menteri dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo dalam rangka menyelesaikan persoalan yang terjadi di Morotai.

Menurutnya, dengan adanya unjuk rasa yang dilakukan ASN dengan mogok berkantor, tentu mengganggu pelayanan masyarakat. “ Seharusnya kalau ada yang kurang berkenan, ASN harus berkomunikasi ke pimpinan yang berjenjang bukannya liar seperti ini. ASN kan harus tahu tugas dan tanggungjawab, kalau terus menerus seperti ini, siapa yang rugi, perlu di ingat,  ASN itu digaji oleh rakyat jadi jangan semena-mena turun demo ke jalan seperti itu,” ucapnya usai gelar hearing dengan massa aksi yang berlangsung di aula kantor Bupati.

Terkait pemboikotan kantor yang mengakibatkan sejumlah ASN mogok kerja, pihaknya bakal mencari tau kebenarannya informasi untuk ditindaklanjuti. Kendati sudah seminggu lebih aktivitas perkantoran lumpuh, namun dirinya menuturkan aktivitas pemerintahan berjalan seperti biasa.

“ Laporan dari pihak Pemda setempat, aktifitas kantor berjalan seperti biasanya, tidak ada yang memboikot, tapi nanti kami turun langsung ke lapangan dan mengecek aktifitas kantor langsung,” katanya.

Disentil sudah seminggu lebih aktivitas pemerintahan lumpuh akibat adanya aksi unjuk rasa, kenapa pemerintah pusat baru turun kelapangan, dirinya mengaku baru kemarin memperoleh informasi.

Terpisah, Bupati Morotai Benny Laos yang di hubungi Via WhatsApp beralasan tidak hadir ditengah-tengah massa aksi dan datang bersama rombongan, agar semuanya netral dan transparan yang datang atas  undangannya. “ Rombongan yang datang, karena saya yang mengundang,” singkatnya.

Kendati tim gabungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi telah berkunjung di Morotai, tapi aksi unjuk rasa dan pemboikotan perkantoran bakal terjadi seperti biasanya.

“ Senin tanggal 30 November akan diadakan aksi unjuk rasa besar-besaran,” kata salah satu ASN Yakmil Abdul Karim saat berunjuk rasa. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini