|

Bawaslu Malut Kena Kartu ‘Kuning’ DKPP

Putusan DKPP nomor 213/DKPP-PKE-VII/2015 tanggal 15 November 2018
TERNATE, BRN - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada tiga komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawalu) Maluku Utara.

Keputusan peringatan keras terhadap Teradu I Muksin Amrin, Teradu II Aslan Hasan dan Teradu III Masita Nawawi itu tertera dalam putusan DKPP nomor 213/DKPP-PKE-VII/2015 tanggal 15 November 2018. Pemberian sanksi tersebut karena ketiga terbukti melanggar kode etik .

Selain itu, dalam putusannya, DKPP mengabulkan sebagian pengaduan yang diadukan Pengadu Junaidi dan Fadli Tuanani dan memerintahkan Bawaslu RI melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dibacakan putusan tersebut serta memerintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengawasi pelaksaan putusan DKPP yang dimaksud. 

.
Teradu I harusnya mengedepankan tugas dan bertindak sebagai penyelenggara pemilu.  Semestinya Teradu I dalam mengahdiri acara Bawaslu RI tidak menyimpang dari rangkaian kegiatan yang telah terjadwal oleh Kasektariatan Bawaslu RI. Teradu I tidak mengedepankan tugas justru bertindak diluar tugasnya,” tulis DKPP dalam putusan.

Anggota DKPP, Fritz Edward Siregar yang juga Komisioner Bawaslu RI membacakan putusan dalam rapat pleno 5 (lima) anggota DKPP itu terbukti sebagian aduan Pengadu. Itu sebabnya DKPP memberikan kartu kuning kepada tiga Komisioner Bawaslu Malut.

“ Sehingga lebih profesional dalam menjalankan tugas dan wewenang sebabagi pengawas pemilihan agar tidak lagi melakukan hal-hal yang dapat melanggar kode etik,” kata Edward.  
Pengadu Juanidi mengatakan, DKPP sudah secara objektif memeriksa dan memutuskan perkara serta menjatuhi peringatan keras kepada Teradu I Muksin Amrin yang Ketua Bawaslu Malut karena terbukti melanggar kode etik. 

“ Prinsipnya tiga Komisioner Bawaslu Malut sudah dapat kartu kuning dari DKPP. Sehingga Bawaslu Malut secera kelembagaan lebih profesional dalam melakukan tugas dan kewenangan yang tidak lagi bertentangan kode etik,” kata Juned sapaan akrabnya.

Sementara Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin dikonfirmasi via WhatsApp belum memberikan keterangan hingga berita ini di publis. (tim/red)
Komentar

Berita Terkini