|

Bappeda Halbar Sosialisasikan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017


HALBAR, BRN - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Halmahera Barat menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 di Villa Gaba Desa Guaemadu Jailolo, kamis (22/11).

Sosialisasi Permendagri ini dihadiri Kepala BAPPEDA, Soni Balatjai, perwakilan Kemendagri Bidang Perencanaan, Suripto serta unsur perangkat daerah lingkup Pemkab Halbar. Kegiatan tersebut di buka oleh Soni Balatjai.

Soni Balatjai mengatakan, perubahan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 ke Permendagri  Nomor 86 Tahun 2017 memberikan pemahaman kembali kepada seluruh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan semua SKPD dilingkup Pemkab Halbar.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ditekankan kepada Kasubag agar lebih baik/memerhatikan menyusun dokumen. Baik dokumen perencanaan rencana strategi (Renstra), rencana kerja (Renja) maupun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“ Sehingga memahami betul. Karena selama ini bidang perencanaan dimasing-masing SKPD lupa bahwa menyusun Renstra itu harus melihat RKPD, sehingga adanya sosialisasi ini pemahaman baru bagi para Kasubag. Agar kedepan lebih baik lagi,” kata Soni dalam sambutannya.

Ia juga mengatakan, kapasitas perangkat daerah selama ini masih jauh dari harapan. Melalui sosialisasi ini, para Kasubag diharapkan kedepannya memperbaiki kualitas dokumen yang di susun.

Pucuk pimpinan Bappeda Halbar berpendapat, untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang bagus, kalau di dukung dengan perencanaan yang bagus pula. Dengan begitu, dari sisi anggaran pun ikut bagus dan mengahasilkan pelaksanaan yang bagus pula.

“ Walaupun regulasinya sudah cukup relatif lama dan mungkin pemahaman-pemahaman ini masih belum sepenuhnya bisa menjabarkan apa-apa yang dimaksudkan dalam Permendagri ini,” ucapnya.

Dikatakan, perbedaan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terletak pada penyederhanaan BAB. Di Permendagri 54 terdapat sekurang-kurangnya sepuluh BAB, sedangakan Permendagri 86 di sederhakan menjadi sembilan BAB.

“ Serta ada penyempurnaan pada BAB-BAB yang sebelumnya di sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan perencanaan pembangunan daera yang sekarang. Kedepan juga ada lagi kebijakan UU 23 tahun 2014 yang mana mengamanatkan perencanaan pembangunan daerah disusun dalam suatu dokumen harus mencerminkan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya. (Yadi/red)
Komentar

Berita Terkini