|

Atasi Harga Kopra, Pemkab dan DPRD Halut ‘Terbang’ke Negara Kencir Angin

TEMUI: Ketua Komisi II DPRD Halut, Janlis Kitong dan Wakil Bupati Halut, Muchlis Tapi-tapi menemui masaa aksi. Dalam penyampaiannya, Janlis mengaku Pembak dan DPRD Halut berkoordinasi dengan Pemerintah Belanda mengantisipasi anjlognya harga kopra di Halut. 
HALUT, BRN - Meski Pemkab Halmahera Utara (Halut) menaikkan harga kelapa dalam (kopra) di Halut dari Rp 2.800 menjadi Rp 3.500 per kilo gram, tak membuat warga Kecamatan Galela dan Kecamatan Kao Teluk merasa puas.
  
Masyarakat dua kecamatan ini kembali mendatangi dan mendesak Pemkab Halut dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menaikkan harga kopra. Kedatangan masyarakat rata-rata petani ini menggelar unjuk rasa (unras) secara besar-besaran di kantor Bupati dan DPRD Halut, Rabu (28/11).

Massa aksi memadati kantor DPRD dan kantor bupati. Meraka mendesak Pemkab dan DPRD Halut mencari solusi dan menstabilkan harga kopra di Halut. Tak hanya berunjuk rasa, massa aksi yang di lengkapi sound sistem itu membakan bakar bekas. Mereka mendesak Pemkab Halut menaikkan harga kopra paling tidak (minimal) Rp 5.000 per kilo gram.

Dalam orasinya, Jais mendesak Pemkab Halut menyikapi beberapa poin yang menjadi tuntutan massa aksi. Diantaranya, meminta pemda dan DPRD membuat regulasi perlindungan petani kopra, mendesak Pemkab Halut untuk menyediakan perusahaan (investor) untuk membeli kopra di Halut, dan secepatnya menstabilkan harga kopra, serta menurunkan harga sembilan bahan pokok (sembako).

Para pendemo juga meminta Pemkab Halut mengaktifkan kembali pelabuhan Galela dan mencabut izin usaha para tengkulak nakal. Massa aksi mengancam bakal memboikot aktivitas pemerintahan bila tuntutan mereka di gubris.

Tak berselang lama berunjuk rasa, Wakil Bupati (Wabup) Halut, Muchlis Tapi-tapi dan  Ketua Komisi II DPRD Halut, Janlin Kitong dan dua anggota Komisi yakni, Sahril Hi Rauf dan Sadrak Tongo-tongo menemui massa aksi melakukan hearing  terbuka di depan kantor bupati.

Di depan massa aksi, Muchlis mengaku Bupati Frans Manery sudah mengeluarkan surat edaran pencabutan izin usaha kepada tengkulak kopra yang nakal. Politisi NasDem itu mengatakan, Pemkab Halut terus berupaya mencari solusi kenaikan harga.

“ Kami tetap berupaya memperjuangkan keinganan masyarakat,” kata dia.

Ketua Komisi II DPRD Halut, Janlis Kitong mengakui saat ini perbedaan harga kopra di Kecamatan Galela dan Kecatamatn Kao di kisaran Rp 2.000 hingga Rp 3.000 per kilo gram.

Janlis berharap kepada Dinas Perindusterian dan Perdagangan (Disperindag) Halut lebih jelih menyikapi persoalan petani kopra. “ Harga kopra di desa Samuda dan Desa Bale perkilonya Rp 3000. Dan untuk mengantisipasi anjloknya harga kopra, DPRD dan Pemda telah berkoordinasi hingga ke negara kencir angin (Belanda),” kata Wabup. (Arthur/red)
Komentar

Berita Terkini