|

ASN Desak Benny Laos Turun dari Kursi Bupati



MOROTAI, BRN - Ulah Bupati Morotai, Benny Laos memecat pegawai bagian Humas dan Protokoler di lingkungan Pemkab Morotai mendapat nilai negatif. Alasan pemecatan sendiri hanya karena pegawainya itu lupa menjemput Benny Laos bersama rombongannya tiba di bandara Morotai beberapa waktu lalu.

Benny rupanya tidak hanya tidak main-main dengan pemecatan pegawainya itu. bahkan orang nomor satu di Pemkab Morotai itu mengancam memecat Kepala BKD Morotai, Rina Ishak dan Asisten II, Alexsander Wermasubun lantaran terlambat membuat SK pemecatan/mutasi.

Ulah Benny tersebut memicu ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Morotai bersama masyarakat setempat menggelar unjuk rasa (unras), Senin (19/11). Unras yang berlangsung di depan kantor bupati, DPRD serta di SKPD itu, para pendemo mendesak Benny Laos segera turun dari jabatannya.

Para pendemo juga menilai, mutasi seluruh ASN bagian Humas dan Protokoler termasuk Kabag Humas, Akri Y Wijaya ke Desa Sopi, Kecamatan Morotai Jaya (Morja) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tak hanya itu, pendemo juga menghampiri sejumlah kantor dinas dan badan Pemkab Morotai untuk mengeluarkan secara paksa sejumlah pegawai yang berada di dalam kantor kemudian bergabung dengan massa aksi.  

Selain itu, massa aksi yang membawa spanduk bertuliskan "Bupati Morotai segera turun dari jabatan dan meminta KPK Kejagung dan Kepolisian RI segera jemput paksa Bupati Morotai" ini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri agar menangkap Bupati Beny Laos. Mereka juga mendesak Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) agar segera memberikan sanksi tegas terhadap bupati karena telah melakukan mutasi terhadap ASN tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“ Kami minta bupati tidak kembali lagi ke Morotai dan segera mengajukan surat pengunduran diri sebagai bupati ke pihak yang berwewenang. Jika bupati tidak mengindahkan tututan kami, maka kami pastikan akan boikot aktivitas pemerintahan dengan waktu yang tidak ditentukan,” teriak koordinator aksi, Mujril Hi Dayan didepan kantor Bupati.

Tak hanya menyuarakan pemecatan ASN yang tidak sesuai prosedur, para pendemo yang di dominasi para ASN ini meminta Kejaksaan Agung dan Polri menangkap Benny Laos karena terindikasi terlibat tindak pidana (tipikor) dan grativitasi proyek jalan lingkar halmahera dan jalan lingkar Buru Selatan.

Salah satu orator lainnya, Fandi Latif meminta DPRD menggunakan haknya untuk memberhentikan Benny Laos sebagai Bupati Morotai. Menurutnya, selama ini DPRD lemah menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga pengontrol pemerintah. Dimana, terdapat sejumlah kebijakan bupati yang melanggar aturan, namun DPRD terkesan membiarkan dan diam.

“ Seperti yang terjadi saat pemangkasan besar-besaran terhadap pegawai honorer. Waktu itu DPRD berjanji akan mempertahankan tenaga honorer agar tidak dipicat, tapi buktinya para horer dipecat. Untuk itu, jika DPRD tidak mengambil sikap tegas terhadap bupati, maka kami pastikan akan membuat somasi tidak percaya lagi terhadap DPRD,” ucap Fandi.

Sementara itu, Staf Ahli Benny Laos, Mustafa Lasidji mengajak seluruh ASN agar tidak terprovokasi dengan hal-hal berkaitan kepentingan birokrasi. Kendati begitu, dia memaklumi apa yang dilakukan para ASN itu hal yang wajar.

Aksi pemboikotan aktivitas pemerintahan tersebut mendapat dukungan Ketua DPRD, Fahri Hairuddin. Menurutnya, apa yang dilakukan ASN sebagai bentuk protes terhadap kebijakan bupati yang dinilai tidak pro rakyat.

“ Selama ini kami diam, karena melihat ASN hanya diam saja, tapi sekarang ASN demo artinya ada yang salah dengan kebijakan bupati dan dalam waktu dekat kami akan memanggil bupati untuk meminta penjelasan terkait tuntutan ASN ini,” imbuh Fahri.

Dukungan juga datang dari Wakil ketua III DPRD Morotai, Rasmin Fabanyo. Fahri menilai, semenjak Benny Laos menjabat sebagai bupati, ASN dan masyarakat tertindas dengan kebijakan yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya.

“ Kami butuh dukungan dari kalian samua, terdapat hak yang kami bisa gunakan untuk berhentikan Bupati, itu jika masyarakat mau dan bersatu, maka kami akan gunakan hak tersebut,” kata Rasmin. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini