|

17 Miliar Nilai TP-TGR Belum Dikembalikan


Ilustrasi, Uang Tunai 
TERNATE,BRN - Hingga memasuki akhir tahun 2018, nama-nama  Aparatur Sipil Negara yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Keuangan Provinsi Maluku Utara atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2015 dengan nomor 15,A/LHP/XIX.TER/5/ 2016, taggal 26 tahun 2016.

Tercatat sebanyak 145 yang ASN yang didalamnya antara lain, Imran Chalil (mantan Biro Umum) SK Pembebanan nomor :343/KPTS/MU/2015 : 465 juta, Yahya Hasan (Mantan Kasasatpol) SK pembebanan:323/KPTD/MU/2015 nilai yang harus dikembalikan 329 juta, Arsad Sardan (Mantan Kadishut) SK pembebanan:325/KPTS/MU/2015 beban yang harus dikembalikan 566 juta, Ramli Pelu (Mantan Kepala Penghubung) Rp 420 juta, Safiun Rajilon (staf dikjar) SK pembebanan: nomor 340/KPTS/MU/2015 beban Rp 27 juta, Imran Yakup (Dikjar) SK pembebanan:339/KPTS/MU/2015 beban dikembalikan 78 juta, Ridwan Radjaloa (Biro keuangan) SK pembebanan:320/KPTS/MU/2015 beban Rp23 Juta, Musdalifa Ilyas (mantan Kadis Pertanian) SK pembebanan:312/KPTD/MU/2015 beban Rp 90 juta. Perlu di ketahui dari 144 nama yang memiliki tunggan untuk dilunasi itu kurang lebih senilai Rp 17 miliar lebih,  

Pengaturan TP-TGR diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 35 Bab IX Ketentuan Pidana, sanksi Administratif dan Ganti Rugi. Pasal 35 ayat 1 Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. Pasal 2 mengatakan.

Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK.

Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya, Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.

Sebelumnya Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaja mengatakan, persolaan TP-TGR akan di tindaklanjuti hingga ke penegak hukum, meski begitu langka awal yang dilakukan dengan menyurat oknum-oknum yang harus menyelsaikan tunggakan tersebut, apabila tidak direspon, Inspektorat akan menyerakan masalah ini ke penegak hokum untuk menindaklanjuti.

Kata dia, dalam waktu dekat hitung semua yang harus disetorkan ke kas daerah sehingga untuk mengetahui jumlah yang sesungguhnya. Memang dalam LHP itu sebagian sudah mengembalikan, akan tetapi harus diperiksa kembali untuk bisa diketahui siapa-siapa saja yang memeliki itikad baik untuk mengembalikan ke kas daerah. (tim/red)

Komentar

Berita Terkini