|

Tersangka Kasus APBD Fiktif Morotai Masih Berkeliaran

Hiron Rahengki (lingkaran merah) ketikan mengikuti kegiatan Pasaparawi di Propinsi Maluku Ambon.

MOROTAI,BRN - Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, akan tetapi hingga saat ini Kasubag Risalah di sekretariat DPRD Morotai Hiron Rahangkei masih berkeliaran.

Menanggapi hal tersebut, akamedisi Universitas Pasifik (Unipas), Fandi Hi.  Latif kepada reporter brindonews.com Senin (29/10/2018) menyesalkan atas sikap Polda Malut tak menahan tersangka dugaan kasus APBD fiktif. “ Kenapa Polda Malut tidak melakukan penahan terhadap Kasubag Risalah di sekretariat DPRD Morotai Hiron Rahangkei,” sesalnya.
Menurut Fandi, Polda harus menjelaskan ke publik dengan alasan apa sehingga, tersangka APBD fiktif tak ditahan. Karena jika persoalan ini di diamkan begitu, sudah tentu publik pasti pempertanyakan netralisasi Polda. “ Jangan-jangan Polda sudah masuk angin, sehingga tersangka kasus APBD fiktif tidak ditahan,” imbuh Fandi.

Fandi menjelaskan, jika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka dua status yang melekat pada dirinya, yakni ditahan atau dilepaskan sementara sebagai tahanan Kota. Namun, dirinya menilai tersangka kasus APBD fiktif harus ditahan, karena bepotensi bisa menghilangkan barang bukti kasus yang menjeratnya.

“ Jika tersangka kasus APBD fiktif ini statusnya sebagai tahanan kota, maka yang bersangkutan tidak boleh keluar dari kota dimana dia ditetapkan sebagai tersangka, yakni kota Ternate, namun yang terjadi dengan tersangka APBD fiktif balik ke Morotai dan menjalankan tugas seperti biasanya, ini kan aneh,” kesal Fandi.

Karena menilai langkah Polda tak menahan tersangka APBD fiktif tak tepat, Fandi meminta Polda segera mengambil langkah untuk menahannya. “ Jika langkah ini tidak dilakukan Polda, saya pastikan masyarakat khususnya masyarakat Morotai tidak percaya lagi dengan tentralitas Polda,” timpal Fandi.

Tak hanya mengritisi Polda. Fandi juga menyesalkan langkah Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai yang memberikan bantuan hukum terhadap tersangka kasus APBD fiktif. Baginya Pemda telah melanggar etika berokrasi karena telah memberikan bantuan hukum tersangka APBD fiktif. “ Heron ini kan hanya pegawai biasa, masa Pemda memberikan bantuan hukum kepadanya, loginya dimana,” cetus Fandi.

Dari data yang dihimpun, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus APBD fiktif. Hiron Rahengkei tak ditahan Polda. Hiron kembali ke Morotai menjalankan aktivitas sehari-hari dan menjalankan tugas kantor seperti biasanya. Saat ini Heron berada di Propinsi Maluku mengikuti kegiatan Pasaparawi yang perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemda Morotai. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini