|

Skandal Megah Korupsi Proyek Dinas Pertanian Libatkan Pejabat Lama

SOFIFI, BRNSkandal megah korupsi Proyek pembangunan gedung SMK Pertanian yang dibangun Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara diduga bermasalah pada pekerjaan pembangunan gedung kelas, rumah guru, gedung laboratorium, pembangunan laboratorium Kesmavet, gedung kantor SMK tahun anggaran 2016.  Lima aitem proyek pekerjaaan mengalami kekurangan volume akibanya merugikan daerah ratusan juta rupiah.



Lima aitem pekerjaan ini melibatkan pejabat lama yakni Kepala Dinas Pertanian Musdalifa Ilays. Saiful Turuy selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Mereka-meraka ini yang harus bertanggungjawab atas kekurangan voume pada pekerjaan tersebut.

Dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)  RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)  Provinsi Malut tahun 2016, terjadi kekurangan volume pada pekerjaaan gedung kelas SMK Pertanian senilai Rp 162 juta lebih (Rp 162.550.518). Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Langguna Tirta dengan Surat perjanjian nomor: C. 15/KONTRAK/TU/DAK/IX/2016 pada tanggal 16 September 2016 dengan nilai kontrak Rp 2.016.000.000, berdasarkan Surat perintah mulai kerja nomor :03/PPK-C. 15/SPMK/TU/DAK/IX/2016 waktu pelaksanaan selama 100 hari kalender mulai terhitung 15 September 2016.

Namun proyek tersebut dalam perjalanan pekerjaan dilakukan penyesuaian yang dilakukan PPK dan pihak rekanan pada penyesuaian nilai kontrak dan aitem pekerjaaan yang tercantum dalam Addendum kontrak nomor : ADD/C.15/KONTRAK/TU/DAK/IX/2016 pada 28 September 2016 atas adendum tersebut nilai kontrak gedung kelas sekolah SMK Pertanian berkuranng menjadi Rp 1.870.520.000, dari hasil pemeriksaan atas dokumen SP2D , pembayaran atas pekerjaan tersebut dilakukan 100 persen atau Rp 1.870.520.000.

Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK RI,  Inspektorat, PPK Dinas Pertanian Malut pada 14 April 2017, pekerjaan telah selesai dikerjakan akan tetapi masih Ada kekurangan volume pekerjaan, hasil konfirmasi dengan pihak rekanan, yang bersangkutan mengakui dan setuju ada kekurangan volume senilai Rp 162 Juta lebih.

Rumah guru yang dikerjakan CV Karya Anak Bangsa 
Selain itu terjadi kekurangan volume pekerjaan juga pada pembanguan rumah guru SMK Pertanian sebesar Rp 111.644.472, yang dikerjakan oleh CV Karya Anak Bangsa dari nilai proyek Rp 1.790 miliar. Proyek tersebut berdasarkan hasil pemeriksaaan SP2D, Pembayaran telah 100 persen, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh BPK RI,  Inspektorat, dan PPK Dinas Pertanian Malut pada 3 Maret 2017 ditemukan kekurangan voleme pada pengecatan plafon, pengecatan papan lisplank dan pengecatan kayu, Koseng, daun pintu, daun jendela dengan total sebesar Rp 111.644.472.

Hasil audit BPK RI menemukan kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung Laboratorium SMK Pertanian senilai Rp 108 juta lebih yang dikerjakan oleh CV Thimak Multi Graha dengan Surat kontrak nomor :C. 17/KONTRAK/TU/DAK/IX/2016 tertanggal 15 September 2016 sebesar Rp 1.281.000.000 sudah dilakukan pembayaran 100 persen. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukn BPK RI, Inspektorat dan PPK Dinas Pertanian Malut pada 14 April 2017, proyek tersebut telah selesai dikerjakan namun ditemukan kekurangan volume pekerjaan. Hasil konfirmasi dengan pihak rekanan, yang bersangkutan mengakui dan setuju terdapat kekurangan volume pekerjaan Rp 108 juta lebih.

Bukanya disitu saja. Terdapat kekurangan volume juga pada pekerjaan pembangunan gedung laboratorium Kesmavet Rp 31.974.933, proyek pembangunan gedung laboratorium Kesmavet SMK di Desa Kusu Sofifi Kota Tikep yang dikerjakan CV Setia Mandiri dengan Kontrak Nomor C. 18/KONTRAK/TU/DAK/IX/2016 tanggal 15 September 2016 dengan nilai kontrak Rp 1.399.000.000, hasil pemeriksaan SP2D pembayaran telah 100 persen atau Rp 1.399 miliar. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh BPK RI,  Inspektorat dan PPK Dinas Pertanian Malut dan pihak rekanan pada 14 April 2017 diketahui proyek tersebut selesai dikerjakan akan tetapi masih ada kekurangan volume pekerjaan, hasil konfirmasi dalam LHP  nomor :17.C/LHP/XIX.Ter/5/2017 terhadap pihak rekanan yang bersangkutan mengakui adanya kekurangan volume senilai Rp 31.974.933.

Terjadi kekurangan volume pekerjaan juga pada pembangunan gedung kantor SMK Pertanian senilai Rp 24.294.595, proyek yang dikerjakan CV Kansa Persada dengan surat kontrak nomor C. 16/KONTRAK/TU/DAK/IX/2016 dengan nilai Rp 1.281 miliar itu terdapat kukurangan vokume, ini diketahui setelah BPK RI,  Inspektorat dan PPK Dinas Pertanian Malut serta pihak rekanan melakukan pemeriksaan fisik dilapangan terdapat kekurangan volume pekerjaan Rp 24 juta lebih dari nilai kontrak Rp 865 juta yang telah dicairkan 100 persen.

Kondisi tersebut bertentangan dengan peraturan presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan baring dan Jasa Pemerintah yang telah diubah Perpres nomor 4 Tahun 2015, hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang dijasikan dalam LRA tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Atas permasalahkan tersebut BPK merekomendasikan pada gubernur Malut memberikan sanksi pada PPK dan memepertanggjawabkan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak yang dilaksanakan kontraktor pelaksana dengan menyetor ke kas daerah kelebihan pembayaran.

Darai hasil Pantauan bangunan SMK Pertanian yang dibangun sebanyak kurang lebih 13 lokal yang terletak di Desa Kusu Kecamatan Oba Utara yang dibangun  itu tanpa dirawat, sehingga dinding banggunan tertimbun rumput, bahkan lantai sekolah penuh dengan kotoran.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Provinsi Malut Idham Umasugi mengaku Bangunan itu tidak dapat difungsikan lagi pembukaan SMK Pertanian, pasalnya meskipun bangunan sekolah sudah disiap namun izin pembukaan sekolah SMK Pertanian belum ada.

” Rencana pembukaan SMK Pertanian tidak jadi karena izin tidak ada sehingga bangunan itu kami akan serahkan ke Dikbud,” katanya.

Idham mengaku proyek pembangunan SMK Pertanian yang dibangun Dinas Pertanian Malut sudah Lama atau atau saat masa kepemimpinan Kepala Dinas Musdalifa dan Sekertaris Saiful Turuy tahun 2016 sehingga pada saat dirinya masuk sempat mengusulkan anggaran untuk sekolah tersebut namun ditolak. 

” Saya jadi kadis, proyek itu sudah dibangun, sehingga saya usulkan anggaran tapi sitolak Karena izin sekolah SMK Pertanian tidak ada, kaji rencana pembukaan sekolah SMK Pertanian oleh Dinas Pertanian batal dibuka,”ungkapnya. (ches/red)
Komentar

Berita Terkini