|

Pemkab Halsel Dinilai Caplok Kewenangan Pemprov

Kepala UPTB Samsat Halsel, Fikri Abusama

LABUHA, BRN - Pendapatan Asli Dearah (PAD) yang bersumber dari penggunaan air permukaan sebesar 3,5 miliar yang disetor PT. Harita Grup, ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Halmahera Selatan (Halsel) ternyata salah alamat. Hal itu disampaikan Kepala UPTB Samsat Halsel, Fikri Abusama baru-baru ini.

Menurut Fikri, pungutan pajak air permukaan bukan kewenangan Pemkab Halsel,  namun kewenangan itu seharusnya ada pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) melalui UPTB Samsat Halsel. Ini berdasarkan undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Hanya saja, sejak tahun 2016 hingga Februari 2018, Pemkab Halsel terus melakukan penagihan ke PT. Harita Grup, dengan angka nominal mencapai 3,5 miliar yang terhitung sejak tahun 2016.

“ Penyetoran pajak air permukaan dari PT. Harita Grup tersebut sejak 2016 lalu. sampai saat Februari 2016 sudah mencapai 3,5 miliar,” kata Fikri.

Dengan jumlah tersebut, Pekab Halsel harus mengembalikan ke Pemrov Malut. Hal tersebut bukan kemauan Pemrov Malut,  namun berdasarkan aturan yang berlaku. “ Kita ikuti aturan, bukan kemauan kita,” sambungnya.

Sementara Inpektur Inpektorat Halsel, Slamat A.K,  ketika dikonfirmasi awak media,  membenarkan hal tersebut. Hanya saja prosedurnya bukan Pemkab Halsel yang langsung menyetor ke Pemrov Malut,  namun pihak PT. Harita Grup yang harus menyurati Pemkab Halsel, terkait dengan masalah penyetoran tersebut, agar Pemkab Halsel dapat mengembalikannya ke PT. Harita Grup, sehingga Pemprov Malut dapat berurusan dengan PT. Harita Grup.

“ Kalaupun itu menjadi temuan, maka Pemprov Malut, yang harus menagih ke PT. Harita Grup,” kata Slamat.

Ia menjelaskan, bahwa 3,5 miliar pajak yang disetor PT. Harita Grup, ke Pemkab Halsel, jika salah prosedur maka Pemkab Halsel,  akan mengembalikan ke PT. Harita Grup, bukan langsung setor ke Pemrov Malut. 

Sementara Kepala Badan Pengelolaan  Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Halsel, Aswin Adam dikonfirmasi mengaku adanya penyetoran pajak tersebut. Namun menurutnya tidak bermasalah. Jika dikembalikan, maka Pemkab Halsel tetap kembalikan, hanya saja belum dapat dilakukan tahun ini. “ Kita akan kembalikan,  tapi di tahun 2019 bukan sekarang,” kata Aswin.

Terpisah, pihak PT. Harita Grup, ketika dikonfirmasi melalui Hen Roliya,  yang juga Humas PT. Harita Grup, pihaknya mengaku, penyetoran sejumlah uang yang merupakan pajak air permukaan ke Pemkab Halsel, sesuai dengan arahan. “ Kami setor sesuai arahan Pemkab Halsel,” singkat Hen.  (saf/red)
Komentar

Berita Terkini