|

Lampu Hijai KPU RI Jadi Penentu Nasib Golkar

Seni Soamole

MOROTAI, BRN - Sanksi lolos atau tidaknya DPD II Partai Golkar Kabupaten Morotai pada Pemilihan Legslatif (Pileg) 2019 kini bergulir di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Jalan lain dengan ditempuh DPD II Golkar dengan membawa sengketa ke Bawaslu. Ini tak lain untuk turut bisa mengikuti Pileg 2019 mendatang. Hal ini diakui Devisi Hukum Bawaslu Pulau Morotai, Seni Soamole.

Seni mengatakan, Bawaslu sudah memnidaklanjut laporan Partai Golkar. Laporan tertanggal 2 Oktober dengan Pemohon DPD II Gokar Morotai itu selanjutnya dilakukan sidang mediasi.

Setelah hasil kesepakatan melalui sidang mediasi, pihak Pemohon diberikan waktu 24 jam memasukan LADK. Apabila Pemohon tidak menepati sesuai kesepakatan, sudah pasti didiskualifikasi dari daftar peserta Pileg Morotai pada Pemilu 2019.

Meski begitu, kata dia, Bawaslu tidak menentukan batas waktu kepada Pemohon untuk memasukkan LADK. “ Mengenai sanksi, kita masih menunggu edaran dari KPU RI terhadap partai yang terlambat masukkan LADK,” katanya, Rabu (3/10).

Terpisah, Sekretaris DPD II Golkar, Mahmud Kiat mengaku lambatnya memasukan LADK ke KPU karena adanya persoalan urgen yang harus dituntaskan. Menurutnya, salah satu faktornya adalah sebagian Bacaleg ditengarai persoalan keluarga sehingga belum menyerahkan nomor rekening.

“ Teman-teman Bacaleg lain ada yang istrinya melahirkan sehingga belum sempat menyerahkan nomor rekening ke kami, jadi ini kendalanya sehingga kami terlambat masukan LADK,” katanya. (Fixred)
Komentar

Berita Terkini