|

Kadikbud Malut Tak Gentar Ancaman Deprov

Kadikbud Malut, Imran Yakub
TERNATE, BRN - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Malut, Imran Yakub rupanya tak gentak dengan ancaman Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Deprov) Malut. Bahkan, Imran mempersilahkan Deprov untuk mengungkap fakta atau kebenaran pemotongan DAK sekolah sebesar sepeluh persen atau nominal Rp 8-10 juta per sekolah.

Menurutnya, Deprov Malut tidak bisa lagi menteka-teki sehingga tidak menjadi pekerjaan rumah bagi publik. “ Ungkap saja, kenapa dari dulu cuma ungkap-ungkap terus. Kalau ada kepala sekolah lapor saja,” kata Imran dengan nada keras saat ditemui di Restoran K62, Kelurahan Kalumpang Kota Ternate Tengah, Kamis (18/10) sore tadi.  

Dikatakan, pekerjaan rumah yang coba diciptakan Deprov seakan-akan tertuju pada person yang melakukan pemotongan. Ia mengakui sudah di panggil dan di periksa Polda Malut. “ Sudah dua kali saya di panggil terkait masalah ini, baik itu soal pemotongan DAK, dan dana BOS termasuk temuan empat paket temuan pengadaan alat praktek di SMK,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana mengungkap fakta atau kebenaran pemotongan DAK ini karena Deprov melalui Panitia Kerja (Panja) sudah menemukan titik terang terkait pengakuan atau ada sejumlak kepala sekolah siap memberikan keterangan atas kebenaran pemotongan DAK sekolah sebesar 10 persen per sekolah.

Ketua Panitia Kerja (Panja), Sahril Tahir yang juga sekertaris Komisi III DPRD Malut kepada redaksi brindonews.com via handphone belum lama ini mengaku, sekolah yang mendapatkan DAK wajib menyetorkan ke Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) dan Kepala Bidang SMA/SMK, Rustam Panjab melalui beberapa oknum kepala sekolah.

Sahril juga membeberkan modus yang digunakan memotong DAK. Kata dia, setiap proyek pembangunan baik renovasi/rehab maupun bangun baru, pengambilan gambar rancangan akan diminta uang sebesar Rp 8 - 10 juta.

“ Harusnya proyek ini tidak perlu diberikan, karena untuk anggaran operasionalpun telah diatur, sehingga tidak boleh ada pemotongan apapun juga,” ujarnya.

Sebelumnya juga, dugaan potongan DAK ini dibantah oleh Kepala Bidang SMA/SMK Dikbud Malut, Rustam Panjab. Menurut dia, beredarnya informasi potongan  DAK di sekolah itu tidak benar, sehingga perlu diluruskan.

” Kami berkerja sesuai dengan aturan yang berlaku, kalaupun benar adanya sebutkan nama sekolah yang merasa di rugikan atas dugaan pemotongan DAK sehingga publik dapat mengetahui,” Kata Rustam. (eko/red)
Komentar

Berita Terkini