|

Gubernur Terpilih Bantah Lakukan Money Politik


Ketua Bawaslu Kepsul : Kasus Money Poltik Belum Bisa Dikatakan Pelanggaran

Foto Bersama Gubernur Terpilih, Abdul Gani Kasub, Didampingi Ketua DPD PDIP, Ketua PKPI Serta Ketua Tim Pemenang, Usai pres Confres Kemenangan
TERNATE BRN - Viralnya foto pasangan Nomor urut 3 Abdul Gani Kasuba (AGK) yang terpilih sebagai Gubernur Malut memberikan sejumlah uang yang di anggap sebagai Money Politik di Desa Pastina Kecamatan Sanana itu tidak benar.

Gubernur terpilih Abdul Gani Kasuba dalam konferensi persnya di The Hotel Batik yang di dampingi ketua DPD PDIP Malut, ketua DPD PKPI Malut dan Sek DPD PDIP Malut menyatakan, foto yang viral di Media Sosial (medsos) yang menyatakan saya membagikan uang di sala satu warga di Desa Pastina hanya sedekah, sebab sudah selesai tahapan.“ Saya gubernur jadi wajar harus bantu masyarakat yang sedang sakit, bantuan itu tidak berkaitan dengan politik”.

Menurutnya Uang yang di kasih di sala satu warga, itu sudah selesai Pungutan Suara Ulang (PSU) dan di saksikan Kapolda Malut, ketua DPRD Provinsi, Danrem 152 Babullah, dan  pihak penyelenggara dalam hal ini Panwaslu. " Itu uang pribadi saya merasa empati dan ingin membantu warga tersebut yang sedang sakit, jadi informasi tersebut itu tidak betul" tegas AGK

Gubernur Malut yang memperoleh suara terbanyak itu menambahkan, pemberian bantuan tersebut di ijinkan langsung dari Panwaslu, dan semua yang yang hadir pada saat itu," Saat selesai memberikan bantuan tersebut, dihadapan semua orang dan saya katakan sekarang sudah selesai PSU, barang siapa yang viral kan foto tersebut, mudah-mudahan dia sakit seperti orang yang saya bantu" sesalnya

Lanjut AGK, kenapa saya selalu di pojokan, kalau saya salah, saya terima soal itu tetapi kalau saya tidak salah kenapa saya terus di pojokan 

Terpisah Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Iwan Duwila saat dikonfirmasi redaksi berindonews.com WhatsApp Kamis (18/10) malam tadi mengatakan, dugaan money politik ini sementara masih dalam pembahasan dengan tim gakkumdu. Sehingga baru dikirimkan undangan klarifikasi pada  pihak-pihak yang di duga terlibat. Olehnya itu kasus itu belum bisa dipastikan apakah masuk pelanggaran atau tidak (Shl/red)
Komentar

Berita Terkini