|

Gubernur Malut Minta Polda Usut Kasus Imran Yakub



TERNATE, BRN -  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebidayaan (Kadikbud), Imran Yakub belum bisa tersenyum lebar. Perjuangan agar dirinya bebas dari jeratan hukum atas dugaan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dugaan 22 miliar biaya operasional sekolah (BOS) yang disimpan rekening lain (eksrou rekening) belum sepenuhnya selesai.

Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba (AGK) di sela-sela menggelar jumpa pers mengumumkan kemenangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Hotel Batik Kelurahan Kalumpang Kota Ternate Tengah mengatakan, kasus pemotongan dana alokasi khusus (DAK) serta dugaan dana BOS senilai 22 miliar yang diduga masih disimpan eksrou rekening di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut tetap diusut hingga tuntas.

“ Soal dana BOS itu polisi dan jaksa sudah periksa, begitu juga dengan piha bank. Karena saya sangat larang keras dana itu diambil apalagi masalah pendidikan,” tandas AGK.

Dikatakan, uang senilai Rp 22 miliar yang diduga masih berada di eksrou rekening itu harus mampuh di pertanggungjawabkan. Menurutnya, apabila anggaran dengan nilai miliaran itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sudah barang tentu mempengaruhi nasib pendidikan khususnya di Malut. “ Apalagi dana kesehatan. Lebih-lebih lagi kalau anggaran itu fiktif. Untuk saya minta kalau ada bukti-bukti terkait pungli segera seret ke penegak hukum,” tegasnya.

Selain itu juga Dana Alokasi Khusus yang beredar info ada pemotongan 10 persen di masing-masing Sekolah Menengah Atas (SMA) wajib dituntaskan. penegak hukum segera dan serius masalah ini sehingga Maluku Utara kedepannya bersih dari korupsi. (Tim/red)

Komentar

Berita Terkini