|

Fopermas Desak DKPP Tindak Komisioner KPU Morotai Pelanggar Kode Etik

Unjukrasa di Depan Kantor KPU Kabupaten Pulau Morotai 


MOROTAI,BRN - Forum Perjuangan Masyarakat (Fopermas) mendesak KPU Morotai merekomendasikan ke Dewan Kehormatan Pelanggaran Pemilu (DKPP) untuk memberikan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap oknum komisioner KPU Morotai, HS karena di duga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya. Dimana yang bersangkutan telah di vonis pengadilan Tobelo penjara selama tiga bulan dan denda Rp 3 juta telah di terima KPU Morotai, anehnya KPU tidak melakukan apa-apa ungkap koordintaor akis Abujais Gafur saat menggelar unjuk rasa di kantor KPU Morotai , Senin (29/10) menggelar aksi.

Kordinator aksi  Abujais Gafur  dalam orasi mengaku, KPU sebagai pihak penyelenggara pemilu, harus menjunjung tinggi kode etik, namun sayangnya terdapat oknum komisioner KPU Morotai yang melanggar kode etiknya sendiri dan DKPP harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan yang dimaksud.

“Perkara yang dilakukan oknum komisioner KPU Morotai, hanya diselesaikan di meja KPU padahal sudah ada putusan dari pengadila, pedoman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kode Etik,  pasal 38 ayat 3 sudah tertulis jelas, bahwa jika terdapat komisioner KPU yang melanggar kode etik harus di berhentikan sementara sambil menunggu amar putusan pengadilan, tapi KPU tidak melakukan, olehnya DKPP harus turun tangan menyelesaikannya, "desaknya.

Manurut Abujais, terdapat komisioner KPU yang melanggar kode etik, tapi tidak diberi sanksi, menunjukan, bahwa KPU itu diduga melindungi Komisioner yang melanggar kode etik."Kami meminta agar KPU memproses salinan amar putusan terhadap DKPP tersebut,”ujarnya.

Karena menanggap KPU Morotai melindungi yang bersangkutan, dia mendesak DKPP membaggil KPU Morotai untuk dimintai keterangan, alasan apa sehingga  pelanggaran kode etik yang melibatkan salah satu anggota komisionernya tidak ditindaklanjuti. "KPU segera merekomendasikan putusan pengadilan tinggi atas pelanggaran kode etik, sebab ini melanggar UU no 7 tahun 2017 pasal 38 ayat 3,”tegasnya. (Fix)

Komentar

Berita Terkini