|

Empat Bos Perusahaan di Tetapkan Tersangka

JUMPA PERS: Polres Morotai saat mengumumkan dan menetapkan ketujuh tersangka kasus korupsi anggaran Wonderfull di aula Mapolres,  Jumat (19/10). 

MOROTAI, BRN - Kepolisian Resort (Polres) Morotai menetapkan mantan Kepala Dinas (Kadis) Parawisata, AH dan bendaharanya, FRA sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan tersangka atas perkara tindak pidana korupsi (tipikor) anggaran Wonderfull tahun 2016.

Wakapolres Kompol, Dedi Wijayanto melalui Brikpol M Abdu Bilo mengaku, kasus yang melilit mantan Kadis dan bendaharanya itu ditangani cukup lama. Karena dugaan tipikor anggaran Worderfull di tangani terhitung sejak tahun 2016 lalu. Dia juga mengakui penanganan kasus ini berawal ketika mantan staf khusus Parawisata Morotai, Muhammad Bin Taher melaporkan kasus ini ke Mapolres.

“ Kasusnya cukup lama ditangani, karena terkendala anggaran,” ucap Wakapolres saat jumpa pers di aula Mapolres Morotai, Jumat (19/10).

Brikpol M Abdu mengatakan setelah dilakukan penyilidikan terungkaplah modus yang digunakan. AH merekayasa data laporan pertanggungjawaban (SPJ) anggaran dengan meminjam biodata empat perusahaan, yakni CV Alyezz Mandiri, CV Reza Nandaka Pratama, CV Bangun Raya Morotai dan CV Syirah Pratama untuk digunakan membuat adiministrasi sembilan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan kesepakatan fee seebesar lima persen.

Anggaran Woderfull sendiri senilai Rp 911 juta. Anggaran ini kata Brikpol M Abdu, diperuntukan belanja barang/jasa, salah satunya puluhan unit tenda untuk keperluan kegiatan Wonderfull. Sementara perusahaan menang tender Wonderfull ini  adalah PT Samudra Indoraya Perkasa.

“ Tidak ada temuan BPK dalam kasus ini. Tapi dari hasil penyelidikan, polisi menemukan adanya kerugian negara senilai Rp 72 juta dari total anggaran Rp 911 juta. AH dan bendaharanya, FRA sebagai pengguna anggaran, namun keduanya menyalahgunakan jabatan mereka dengan cara mengambil keutungan,” kata Brikpol M Abdu.  

Tak hanya AH dan FRA bernasib sial. Pembantu bendahara Parawisata, RHP dan empat bos perusahaan bernasib serupa. Empat orang pemilik perusahaan ditatapkan tersangka karena menerima fee lima persen dari AH dan FRA.

Dalam kasus ini sejumlah barang bukti sudah diamankan. Barang bukti berupa, dokumen baik SK pengangkatan jabatan PA/KPA, PPK, dan bendahara Dinas Parawisata, SK panitia penerima pekerjaan dan sembilan buah SKP dan BAP, serta sembilan SP2D, DPPA-SKPD Dinas Parawisata tahun 2016 pun turut disita. Dokumen permintaan pergeseran anggaran perubahan, dokumen penetapan dan persetejuan anggaran dari DPRD, Perda tentang perubahan anggaran tahun 2017 serta uang senilai Rp 76 juta hasil pengembalian tersangka ikut disita.

“ Semua pelaku/tersangka yang terlibat dalam kasus ini sudah ditahan. Ketujuh pelaku melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 39 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 50 juta, paling banyak Rp 1 Milyar,” tegas Wakapolres. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini