|

Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS, Wagub Kembalikan Ke Polda

M Natsir Thaib

TERNATE, BRN - Desakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Malut atas pencopotan Imaran Yakub sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadikjar) direspon datar Wakil Gubernur (Wagub) Malut, M Natsir Thaib.

Menurut Wagub, dugaan penyalahgunaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp 22 miliar yang dilakukan Imran Yakub sebagaimana temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tertanggal 22 Mei 2018 masih menunggu proses penyelidikan Polda Malut. Apabila penyelidikan nanti terbukti, Pemprov tetap mencopot atau Imran Yakub sebagai kepala dinas.

“ Kalau tidak terbukti Pemprov tidak bisa mencopot, karena sebagai warga negar pak Imran punya hak dan harus kita junjung itu,” kata Wagub usai rapat di Royal Resto, Kamis, (4/10).  

Sekedar diketahui, desakan pergantian terhadap Imran Yakub ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Malut, Wahda Z. Imam belum lama ini. Alasan mengganti Imran karena belakangan muncul dana BOS dipinerpindah ke rekening lain. Ini berdasarkan konsultasi dengan pihak perbankan. Hasil konsultasi itu, Imran mengaku membuka rekening baru untuk menitipkan sebagian dana BOS.

Alasan lain mencopot Imran, karena DPRD menemukan dugaan pemotongan dana DAK pada masing-masing sekolah. Bahkan, pemotongan juga pada saat pengurusan kenaikan pangkat pegawai Dikbud. Para pengurus kenaikan pangkat diminta menyetor sejumlah uang untuk memuluskan proses pengurusan. (tim/red)
Komentar

Berita Terkini