|

DPRD dan Pemkab Morotai Terindikasi Berkompromi Loloskan APBD Fiktif

Mejelis pimpinan cabang pemuda Pancasila kqbupakab Morotai saat menggelar dialog publik
MOROTAI,BRN - Indikasi adanya lembaga DPRD Pulau Morotai berkompromi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk meloloskan APBD induk 2018 fiktif diduga kuat benar adanya. Bagaimana tidak, Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Morotai saat menggelar dialog publik dengan kedua lembaga ini tidak ada satu pun perwakilan yang hadir dalam acara yang dilangsungkan di Taman Kota Daruba, Minggu (20/10) malam ini. Padahal, kedua lembaga ini sudah diudang secara resmi. 

Dari amatan koran ini, fasilitas pendukung seperti Stond Sistem, Kursi, Meja dan Air Mineral telah dipersiapkan. Acara ini sendiri bertemakan "Sahkan APBD 2018 Kabupaten Pulau Morotai Dalam Presfektif Hukum Tata Negara". Ketua Komisi Yudisial, Prof. Dr Aidul Fitriciada Azhar, SH., M. Hum sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut. Sayangnya baik perwakilan lembaga DPRD dan TAPD tidak ada satu pun yang hadir, acara ini terpaksa ditutup. 

Ketua Panitia Kegiatan, Irfan Hi. Abd Rahman sesalkan sikap lembaga DPRD dan Pemkab telah diudang tapi, tidak ada satu pun yang hadir. "Empat hari sebelum kegiatan dilaksanakan, Bupati Benny Laos, seluruh tim TAPD dan DPRD diundang secara lembaga tapi tidak ada satu pun yang hadir, sebenarnya ada apa sehingga mereka tidak mau hadir, "kesalnya. 

Menurutnya, publik patut curiga dengan kedua lembaga ini yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Karena mereka telah diudang secara resmi sebelum kegiatan tersebut di helat. "Jangan-jangan ketidak hadiran mereka karena ada kebohongan serta dugaan transaksional dalam APBD 2018. sehingga alergi dengan dialog publik. pejabat macam apa ini, tak paham etika dan jabatannya sebagai pelayan masyarakat, "cecarnya. 

Sementara Sekretaris Kegiatan, Fandi Hi. Latief juga ikut menyayangkan sikap kedua lembaga yang tidak hadir dalam acara ini. Padahal, panitia telah menyiapkan seluruh kebutuhan untuk memperlancar kegiatan. Namun faktanya pejabat yang bersentuhan langsung dengan pembahasan APBD 2018 tidak ada yang hadir, mereka tidak bermoral, bahkan terkesan alergi dengan dialog.  

"Kami memahami berbagai ekspresi kekecewaan masyarakat pasca panitia mengumumkan bahwa diskusi dibatalkan. Namun panitia dan pengurus MPC PP morotai berpandangan, bahwa diskusi ini harus lepas dari tendensi benar salah dan memosisikan forum ini sebagai forum ilmiah sehingga kehadiran pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas sangat diperlukan guna menghindari pandangan sepihak, atau dengan adanya diskusi ini seluruh argumen akan lansung dapat di konfortir untuk menghindari hoax, "imbuhnya. 

Ketua MPC PP Morotai, Mc Bill Abd Aziz menuturkan kehadiran ketua Komisi Yudisial ini merupakan mementum yang tepat dan strategis untuk mengupas secara tuntas dan lugas tentang misteri legal atau tidaknya APBD 2018 yang selama ini dipersoalkan oleh publik Morotai.

"Iilegal atau legal APBD 2018 sesuai opini atau fakta yang berkembang saat ini, menjadi terbantahkan dengan hadirnya,  seorang guru besar hukum  atau sebaliknya pendapatnya justru memperkuat fakta-fakta yang berkembang di kalau misalnya APBD 2018 cacat secara hukum disinilah titik singung kedua masalah ini dudukan. Untuk kedua lembaga harus datang, agar publik juga mengetahui APBD yang digunakan legal atau ilegal, "timpalnya. 

Lanjutnya, jika APBD tidak bermasalah maka diskusi in harusnya dijadikan kesempatan terbaik untuk menjelaskan ke publik secara terang-benderang fakta-fakta yang selama ini tidak di ketahui publik. Tapi sayangnya kesempatan ini disia-siakan mereka. Itu artinya bahwa ketidakhadiran mereka semakin memperkuat argumentasi publik, bahwa ABPD yang digunakan bermasalah.

"Kami atas nama MPC Pemuda Pancasila selaku penyelenggara kegiatan, meminta maaf kepada masyarakat Morotai yang meluangkan wakru untuk hadir namun penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak berjalan. biarlah masyarakat yang menilai. Tapi kami pastikan akan berupaya untuk mendorong kasus ini ke lembaga peradilan yang lebih tinggi, karena kami sudah mengantongi sebagian besar data-data keganjalan, baik dalam tahapan pembahasan maupun realisasi APBDnya, "terangnya.  

Terpisah,  Ketua DPRD Morotai, Fahri Hairuddin mengaku tidak hadir dalam kegiatan tersebut, karena berada diluar. "Saya diluar daerah ikuti kegiatan partai Golkar di Jakarta, dan kegiatan ini saya hadiri, karena seluruh fraksi Golkar, baik dari Kabupaten hingga tingkat Provinsi di seluruh Indonesia di udang, "ucapnya. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai, Muhamad M Kharie terkait dengan ketidak hadiran Pemkab dalam kegiatan dialog publik itu. Dirinya berujar persoalan yang dimaksud ini sudah di tangani pihak berwajib, jadi tidak perlu didiskusikan lagi.”Persoalan sudah ditangani pihak berwajib. Untuk apa didiskusikan lagi. Tunggu saja hasil penyidikannya,”ungkapnya. 

Disentil dengan opini di luar bahwa Pemda takut diskusi, dirinya menyatakan bahwa. Bukan takut,  tapi lagi-lagi dirinya beralasan soal APBD tidak perlu didiskusikan lagi. "Sebelumnya dong bikin Kuliah umum ternyata muatannya sangat politis dan pesertanya hanya 20 orang.”Kuliah umum kong bagitu,”tutunya. (Fix)

Komentar

Berita Terkini