|

Diduga Kurang Uang “Pelicin”, Oknum Pegawai DLH Gantung DPLH Pengusaha

Ilustrasi surat izin tempat usaha/Foto:google.com
HALUT, BRN - Sejumlah pengusaha swalayan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara mengeluhkan rumitnya pengurusan izin Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) usaha di Tobelo. Ekpresi kekecewaan ini bukan tanpa alasan, hanya gara-gara ulah salah satu oknum pegawai di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saja membuat izin usaha yang diurus itupun terkatung.

Mirisnya, selain diduga ada maunya (uang pelicin), para pemohon yang mengurus DPLH pun harus menunggu hingga berbulan-bulan lamanya. Keluhan ini diutarakan Hartoko. Pemilik swalayan Galaxy Mart itu mengaku sudah tiga bulan lalu mengurus izin usaha namun tak kunjung selesai sampai sekarang. “ Rumitnya bukan main, bahkan bentuk fisik dokumen ijin pun saya tidak pernah lihat, padahal sudah tiga bulan lalu mengurusnya tapi tak kunjung kelihatan,” terang Hartoko, Selasa (30/10)

Hartoko mengatakan, sebagai pemohon dirinya sudah memenuhi segala bentuk persyaratan. Dia juga mengaku sudah menyetor uang Rp 18 juta sebagai biaya mengurus izin usaha ke salah satu oknum pegawai DLH berinisial NS.

“ Yang bersangkutan datang ke tempat saya untuk mengambil semua persyaratan dan biaya (uang) adminstrasi, namun sampai sekarang izin tersebut belum juga di terbitkan dengan alasan masih dalam proses dan butuh biaya tambahan. Padahal sudah dikasih uang puluhan juta, tapi masih minta lagi, inikan sudah tidak jelas,” katanya.

Sementara itu, Kepala DLH Halut, Samud Taha ketika dikonfirmasi mengaku kaget dengan persoalan tersebut. Samud mengatakan, semenjak dirinya belum lama menjabat sebagai kepala DLH sudah di perhadapkan dengan masalah diluar batas kewajaran.

Samud mengaku persoalan tersebut masih ada sangkut pautnya dengan kepala dinas (kadis) sebelumnya. Meski begitu, dirinya tetap mengupayakan menyelesaikan persoalan yang dilakukan NS. “ Persoalan ini masih di masa kepimpinan kadis yang lama. Jujur saya kaget waktu mendengar persoalan ini, dan saya langsung laporkan ke bupati,” ucapnya.

“ Meskipun bukan di masa kepimpinan saya, tapi tetap saya upayakan agar persoalan ini selesai melalui penerbitan surat keputusan (SK) bupati,” tuturnya

Dalam pengurusan izin DPLH usaha beda halnya dengan mengurus dokumen dampak analisis lingkungan (Amdal). Karena itu, dalam waktu dekat  DLH memanggil semua pelaku usaha untuk mensosialisasikan mekanisme mengurus dokumen izin berdasarkan klasifikasi usaha yang tentu sesuai regulasi dan aturan yang ada tanpa memberatkan satu pihak.

“ Mengurusan dokumen ijin  tidak dipungut biaya, terkecuali mengurus dokumen Amdal. Namun itu juga melalui kesepakatan bersama pihak pemohon,” terangnya.

Ditanya soal sanksi yang akan diberikan kepada NS, Samud mengatakan bakal diberi teguran serta pernyataan dengan harapan tidak mengulangi lagi perbuatannya. 


Hingga berita ini publis, NS belum bisa di konfirmasi. Reporter media ini coba mendatangi kantor DLH Tobelo namun yang bersangkutan tidak berkantor. Upaya konfirmasi melalui handphone pun belum berhasil karena media ini belum mendapatkan nomor handphone milik NS. “ Hari ini NS tidak masuk kantor,” ucap teman sekantor NS. (Arthur/red)
Komentar

Berita Terkini