|

BPK Prioritaskan Dokumen Pertanggungjawabkan Dana BOS

Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara
TERNATE, BRN - Tak kunjung habis-habisnya kasus yang menimpah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadikjar) Malut, Imran Yakub. Sebelumnya Kadikjar di duga melakukan pungutan liar (pungli) atas Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018, kini Imran Yakub kembali mendapat kasus dugaan penggelapan dan penyalahguaan dana BOS yang hingga kini masih belum selesai.

Kasus dugaan penyalahgunaan BOS tersebut juga menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara senilai Rp 22 miliar lebih. 22 miliar itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor: 17.C/LHP/CIX/.TER/5/2018 tertanggal 22 Mei 2018 ditemukan atau di pindahkan dari rekening Dikjar ke eksrou rekening (rekening perentara).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPK Perwakilan Malut, Agus Priyono mengatakan, tetap meminta Dikjar Malut mempertanggungjawabkan dokumen dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana BOS. Selain termuat jelas di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), juga menjadi salah satu kualifikasi opini BPK.

Agus mengakui selesainya BPK melakukan pemeriksaan, seluruh dokumen pertanggungjawaban belum bisa diterima BPK. Sehingga itu harus di kualifikasi. “ Karena belum meyakini berapa fasilitas belanja dari sumber dana BOS itu,” kata Agus kepada wartawan di Royal, Kamis (25/10).

Disentil terkait rekening perantara, Agus Priyono mengatakan belum mengetahui adanya eksrou rekening yang buka oleh Kadikjar Malut, Imran Yakub. Ia menjelaskan, mekanisme di daerah menyangkut pencairan dana BOS itu harus dari bendahara kemudian ke PUD dan selanjutnya ke bank yang maksud.

Berdasarkan LHP, BPK menemukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak dapat mengetahui secara akurat jumlah dana BOS yang sudah diterima oleh satuan pendidikan dan jumlah dana BOS yang belum tersalurkan kepada satuan pendidikan. Dana BOS senilai Rp 22.841,820.000.00 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh satuan pendidikan dan tidak bisa dicacat sebagi sisa kas di bendahara dana BOS.

Akibatnya, BPK merekomendasikan kepada gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba untuk mengintruksikan kepala Dikjar untuk memberikan sanksi kepada tim dimana permasalahan terjadi karena management dana BOS kurang cermat melaksanakan tugas untuk melakukan kompilasi dan monitoring laporan penyaluran dan pertangungjawaban dana BOS satuan pendidikan penerima. (brn/red)
Komentar

Berita Terkini