|

Asrul Optimis AGK-YA Menang di MK

Asrul Rasyid Ichsan
TERNATE, BRN - Meski hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Malut dimenangkan pasangan calon nomor satu, Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar (AHM - Rivai), akan tetapi kemenangan ini tak mengantarkan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu untuk sekedar merasakan empuknya kursi gubernur Maluku Utara.

Pasalnya, 12.520 suara AHM - Rivai dari hasil perolehan rekapitulasi PSU KPU Malut masih kalah dari gubernur petahana, Abdul Gani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK-YA). Pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu mengunguli AHM - Rivai sebanyak 13.440 suara dengan selisih 920 suara.

Berdasar Keunggulan ini, AGK - YA optimistis Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan kemenangan di pihak mereka. Optimisme itu disampaikan Sekretaris DPD PDIP, Asrul Rasyid Ichsan. Asrul mengatakan, tidak ada masalah signifikan yang bisa mempengaruhi hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU. Penghitungan di tingkap KPU provinsi di tiga daerah PSU tidak ada masalah,” katanya, Minggu (21/10).

Menurutnya, pelaksaan PSU sudah dilakukan sesuai perintah MK. Misalnya, melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih tetap (DPT) di enam desa Kecamatan Kao Teluk. Coklit di enam desa ini dilakukan semua tim KPU, Bawaslu, dan semua tim pasangan calon dan itu sudah clear.

“ Semua menandatangani berita acara, ya sudah kita jalankan PSU nya dan tidak ada masalah. Pada prinsipnya PSU ini berjalan lancar,” tuturnya.

SEMENTARA ITU
Saksi pasangan calon nomor satu AHM - Rivai menolak hasil rekapitulasi suara PSU di enam desa versi Halmahera Barat (Halbar). Penolakan ini dolontarkan saksi AHM - Rivai, Arifin Jafar.

Menurutnya, ditolaknya hasil rekapitulasi di enam desa versi Halbar itu lantaran terdapat sejumlah pelanggaran. Arifin mengatakan, proses PSU khususnya di enam desa versi Halbar tidak sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), salah satunya penggunaan e-KTP dan surat keterangan (suket).   

“ Sesuai amar putusan MK bahwa penggunaan e-KTP dan surat keterangan (suket) tidak di perbolehkan di enam desa Halbar, tapi kenyataanya masih ada pemilih yang menggunakan e-KTP dan suket saat pencoblosan,” kata mantan Wali Kota Ternate itu, Minggu (21/10).

Arifi mengaku timnya sudah mengantongi bukti-bkti indikasi pelanggaran di enam desa versei Halbar termasuk bukti e-KTP ganda sebanyak 600 pemilih. Secara konkrit (fisik) AHM-Rivai menemukan sekitar 100 lebih dari 600 lembar e-KTP dengan target 1.000 e-KTP. “ 600 e-KTP ini disebarkan semua enam versi Halbar ditambah dengan suket,” akunya.

Sementara Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo mengatakan belum DPT ganda mana yang dimaksud Arifin Jafar. Dia mengaku memang ada DPT ganda namun sudah di klarifikasi dan tandai khusus. “ Apakah yang dimaksud DPT ganda itu diluar dari kita tandai ya itu kita belum tahu, karena proses itu kita tidak bahas disini semuanya ada di MK,” katanya.

Kata dia, sejauh ini KPU belum mengetahui pelanggaran yang terjadi di enam desa versi Halbar termasuk dugaan menggunakan DPT bukan hasil coklit. “ Kita belum tahu, karena kita baru dengan hari ini,” katanya. (brn)
Komentar

Berita Terkini