|

Ancaman KPU Morotai Tunggu Keputusan Bawaslu



MORATAI, BRN - Janji Komisi Pemilihan Umum (KPU) Morotai menggugurkan Partai Golongan Karya (Golkar) pada Pemilu 2019 mendatang hanya cerita ‘dongeng’. Ancaman KPU Morotai mendiskualifikasi Partai Golkar apabila tidak memasukkan Laporan Dana Kampanye (LDK) tepat waktu hanyalah  

Laporan awal dana kampanye seharusnya diterima KPU paling lambat 28 September 2018. Namun hingga Selasa (2/10/2018), partai berlambang pohon beringin itu belum juga memasukkan laporan dana kampanye. Meski begitu, KPU Morotai takut mendiskualifikasi Partai Golkar pada Pemilu 2019.

Alasan KPU belum mengambil langkah tegas ini ditengarai surat edaran KPU Nomor 1149 yang memuat aturan partai politik (parpol) yang tidak melaporkan LDK. Ketentuan ini parpol yang bersangkutan dapat mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Apabila proses sidang  di Bawaslu dan keputusannya dapat ditindaklanjuti, maka Golkar wajib memasukkan LDK ke KPU.

“ Jadi nanti kita ikuti proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku,” kata Komisioner Devisi Hukum KPU Morotai, Luth Djaguna, Selasa (2/10).

Menurutnya, KPU tetap mengambil prinsip dan melaksanakan tahapan sesuai jadwal sebagaimana norma yang mengatur LDK. Golkar telah menyiapkan dokumen penyampaian LDK. Hanya saja waktu penyampaian ke KPU sudah melewati batas waktu. Karena itu, mekanisme yang ditempuh Golkar tentunya melalui proses sengketa di Bawaslu. “ Bisa lewat sidang, mediasi dan lain-lain, karena proses penyampaian di KPU sudah selesai,” katanya. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini