|

Soal Setor Rp 30 juta, Akademisi Sebut Sekda Tidak Mendasar


Parto Sumtaki
MOROTAI, BRN - Baru-baru ini, aparatur sipil negera (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morotai diisukan dengan pernyataan M. Kharie. Pernyataan yang menyebutkan, para ASN harus menyetor uang senilai Rp 30 juta sebagai syarat pindah tempat tugas ini sontak membuat akademisi di Universitas Pasifik (Unipas) geleng-geleng kepala.

Bagaimana tidak, pernyataan Sekda M Kharie terkesan ‘ngaur’ ini mengundang reaksi para akademisi, salah satunya Parto Sumtaki. Tenaga pengajar di Unipas Morotai ini menilai, kebijakan Pemkab atas syarat Rp 30 juta sebagai jalan mulus rekomendasi pindah tempat tugas sangat tidak etis. Selain mempermudah para ASN untuk keluar dari Morotai, juga kebijakan tersebut bisa tergolong kategori pungutan liar (pungli).

“ Bagi saya tidak etis. Karena dalam pandangan lingkungan birokrasi, itu sama halnya dengan pungli,” kata Parto Sumtaki, Selasa (18/9).   

Dekan Program Studi (Prodi) Fisip di Unipas itu mengatakan, Pemkab boleh saja menerapkan hal tersebut asalkan tidak bertentangan Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda). Apabila pernyataan Sekda ini tidak ditemukan dasar hukum pada Perbup atau Perda yang dimaksud sudah barang tentu itu bagian dari pungli.  

“ Misalnya Perbup yang mengantur menganai ASN itu diperbolehkan pindah seperti yang disebut Sekda. Tetapi yang namanya pengelolaan berokrasi ada aturan main, mereka yang mau pindah harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU), bukan ditentukan pada berapa jumlah uang yang disetor,”  katanya.  

Misalnya ASN beralasan pindah tempat tugas karena ikut suami. Jika asalan ini Pemkab Morotai memberikan izin kepada mereka, tentu sangat bertentangan dengan UU yang berlaku karena seorang ASN diperbolehkan pindah kalau sudah memenuhi syarat diatas selama sepuluh tahun mengabdi.

“ Jika Pemkab terapkan aturan dengan hanya menyerahkan uang Rp 30 juta, maka saya pastikan ASN akan rame-rame pindah, jangan jadikan Morotai sebagai transit kemudian pindah begitu saja,” sambung Parto sembari menegaskan Pemkab harus mempketat aturan mengenai pindah tempat tugas para ASN, sehingga pada usulan atau rekomendasinya pun tidak serta merta harus memakai uang. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini