|

SK Kenaikan Pangkat ‘Karat’ di Meja Bupati


Demo: PGRI Cabang Morotai menuntut Benny Laos segera memberikan SK kenaikan pangkat kepada guru. Langkah ini di ambil belakangan sejumlah SK kenaikan pangkat di usulkan tak kunjung di realisasi Pemkab Morotai. 
MOROTAI, BRN - Rupanya Bupati Pulau Morotai, Benny Laos tidak beritikad baik mendorong kualitas pendidikan di wilayahnya. Terbukti, Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat tenaga pengajar (guru) terhitung bulan Oktober 2017 dan SK bulan April 2018 sampai sekarang ‘karat’ di meja Bupati.

Kondisi ini pun membuat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  Cabang Pulau Morotai naik darah. Massa aksi yang notabanenya para guru ini menggelar unjuk rasa didepan kantor bupati sebagai buntut dari kekecewaan sikap Bupati yang terkesan diam.  
Ketua PGRI Morotai, Arafik M Rahman dalam orasinya mendesak Benny Laos segera memberika SK kenaikan pangkat tersebut. Ia menilai, sikap Benny Laos bukan yang menahan SK kenaikan pangkat para itu semakin memperburuk image Pemkab Morotai di mata publik.

“ Guru jangan di samakan pegawai pada umumnya, sebagai bentuk apresiasi kinerja guru, SK itu harus diberikan, bukan  di tahan,” koar Arafik, Senin (3/9).  
Tak hanya SK guru yang dipersoalkan, Arafik juga menyentil kebijakan Pemkab Morotai yang tidak mngamodir tenaga honore kategori dua (K2). Ia mendesak Pemkab Morotai agar segera mengakomodir tenaga honorer K2 khususnya tenaga guru untun menjadi mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“ Pemkab Morotai sudah sepatutnya memberikan kesejahteraan kepada guru tingkat SMA/sederajat dan merivisi pembayaran gaji guru honorer yang menggunakan Dana Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 30 persen,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda( Morotai, Muhammad M Kharie mengaku baru dua SK kenaikan pangkat yang di tandatangani Benny Laos. Sementara sisanya belum di tandatangi karena persyaratan lain belum dilengkapi guru terkait.

“ Usulan kenaikan pangkat guru harus ada rekomendasi dari Kepala Sekolah (Kepsek) tempat dimana guru bertugas, tapi selama ini syarat yang diminta itu belum ada,” cetusnya.
Sedangkan dana BOS yang di ploting membayar gaji honorer, kata Sekda, sudah sesuai prosedur yang berlaku. Ia mengaku, gaji tenaga honorer senilai Rp 300/bulannya tidak cukup, karena itu Bupati menaikkan gaji honorer senilai Rp 1 juta/bulan melalui pemotongan dana BOS sebesar 30 persen yang diatur melalui SK Bupati.
Kendati begitu, M Kharie memastikan tidak bisa mengambulkan tuntutan PGRI. Sebab, Pemkab Morotai tidak berwenang membayar tambahan penghasilan seperti guru SD dan SMP. 

  Jika kami paksakan membayar penghasilan tambahan untuk guru SMA, bukan tidak mungkin jadi temuan Badan Pemmeriksaan Keuangan (BPK), karena SMA sudah diambil alih oleh Pemprov,” terangnya.  (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini