|

Sekda ‘Bikin’ Ketua DPRD Morotai ‘Naik Darah’



MOROTAI,BRN - Karatnya sejumlah Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat tenaga pengajar (guru) tahun 2017 dan 2018 di laci Bupati Morotai, benny Laos masih terus di desak. Setelah sebelumnya menggelar aksi di depan kantor Bupati bebera waktu lalu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  Pulau Morotai kembali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai menggelar hearing.

Hearing bersama DPRD itu sebagai ketidakpuasan mengenai tutunan mereka tidak di gubris Benny Laos. Sikap Benny Laos yang tidak menandatangani SK serta kebijakan Pemkab yang menggunakan dana BOS sebesar 30 persen membayar gaji tenaga honerer guru, serta memberikan tunjangan guru SMA/Sederajat.

“ Kami minta penandatanganan SK harus dilakukan secepatnya, agar tidak menimbulkan masalah bagi guru. Semenjak SK kenaikan pangkan di usulkan da di terima, sampai sekarang SK nya tidak di terima. Selama ini hanya janji, tapi Pemkab harus menentukan kapan agar bisa kita tahu, jangan hanya nanti, nanti dan nanti,” kata ketua PGRI, Arafik M Rahman dalam hearing.

Pernyataan ketua  PGRI itu di tanggapi datar Sekretaris Daerah (Sekda) Morotai, Muhammad M Kharie. Sekda bilang, SK kenaikan pangkat guru sudah di tandatangani Bupati. Hanya saja pada penandatanganan itu belum dilakukan seluruhnya karena masih terdapat beberapa persayaratan kepangkatan belum dipenuhi guru.

“ Sudah di tandatangan, tapi belum semua. Setelah pak Benny lihat SK yang dimaksud  ternyata masih ada sejumlah guru yang tidak disiplin, tetapi namanya di usulkan naik pangkat, itu sebabnya Bupati belum tandatangan SK para guru sebelum masing-masing Kepala Sekolah merekomendasikannya,” jelas Sekda.

Menurut Sekda, langkah PGRI menyakan alasan tidak menandatangani SK tersebut menyalahi aturan. Itu sebabnya dia menyurat ke Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (kemedikbud) menyangkut sikap PGRI Morotai itu.

“  Sudah menyurat ke mentri agama dan mentri pendidikan soal penyesalan Pemda Morotai terkait sikap PGRI yang memboikot aktifitas belajar mengajar di sekolah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Morotai, Fahri Hairudin justru tensi darahnya mendadak naik setelah mendengar penjelasan Sekda. Menurut Fahri, sikap Sekda yang melayangkan surat ke Kemenag dan Kemendikbud itu diluar batas kewajaran. Sebab, langkah Sekda itu dilakukan tanpa koordinasi. “ Karena kenapa, yang dilakukan sudah diluar batas kewajaran, sikap Sekda yang menyurat ke kedua kementrian itu terlalu cepat, sedangkan penandatangan SK kepangkatan guru sampai sekarang belum terealiasi, bahkan sangat lama,” (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini