|

PT Harita Dinilai Gagal Salurkan CSR

Alwi La Masinu
TERNATE, BRN - Pernyataan PT Harita yang mengklaim penyaluran dana CSR tidak bermasalah dibantah warga Kepulauan Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Para warga menilai PT Harita Grup gagal menyalurkan dana Corporate Social Responsibility  (CSR). Menurut mereka, Penyaluran dana CSR masih menyisakan banyak persoalan, salah satunya sasaran penyaluran dana CSR.

“ Mestinya pihak perusahaan menyediakan budget dan menyalurkan dana CSR sebagai pemberdayaan masyarakat,” kata Alwi La Masinu via WhatsApp, Senin (17/9).

Menurut Alwi, pentingnya CSR dalam industri pertambangan. Selain diamanatkan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba), pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan  Khusus (IUPK) wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

“ Penyusunan program tersebut untuk kemudian dikonsultasikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat. Selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan UU Minerba,” ujar Ketua Program Studi Pendidikan Geografi di STKIP itu.

Alwi mengatakan, klaim PT Harita Grup yang menyebitkan dana CSR tidak bermasalah itu tidak benar. Jika  dana CSR di bidang pendidikan itu benar di salurkan, sudah pasti sumber daya manusia (SDM) di Pulau Obi mulai terhitung berapa banyak yang orang dibiayai perusahaan. “ Kita patut pertanyakan, berapa jumlah SDM yang di biayai PT. Harita Grup. Selama beberapa tahun terakhir untuk di bidang Pendidikan terutama di tingkat SMP, SMA, Perguruan Tinggi masih sediakala atau menggunakan biaya sendiri,” katanya.

Menurut dia, pernyataan yang disampaikan Chief Deputy Head Exrel dan CSR Harita Nikel, Alexander Limenan merupakan kebohongan terbesar dalam sejarah tambang bagi seluruh masyarakat Pulau Obi saat ini. Fakta di lapangan, rata-rata siswa/siswi melanjutkan  ke perguruan tinggi menggunakan biaya keluarga, bukan bersumber dari pihak  PT. Harita Grup.

“ Contoh nyata di Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan, setiap satu tahun kurang lebih 12 orang masuk keperguruan tinggi/universitas menggunakan biaya keluarga, lalu apa alasan yang mendasar perusahaan PT. Harita Group mengkalim bahwa dana CSR bidang pendidikan tidak bermasalah,” terangnya.

Mestinya, kata dia, PT. Harita Grup dan Wanatiara membuat satu standar operasional prosedur (SOP) untuk membangun SDM di Pulau Obi terutama segi pendidikan dan bisa terukur dari 24 desa tersebut. Contoh, dalam satu desa pihak perusahaan memberikan bantuan lima orang siswa/siswi masuk ke perguruan tinggi/universitas, ini berarti dari 24 desa yang di programkan dalam satu tahun terakhir berjumlah 120 orang. “ Kalau selama dua terakhir maka sumber daya manusia di bidang pendidikan berada 2,4 persen. Kalau itu dilakukan selama perusahaan beroperasi bukan tidak mungkin SDM di Pulau Obi bisa diangka 7-8 persen, bahkan bisa jadi 20 persen,” ujarnya.

Karena itu, kandidat doktor itu meminta kepada pimpinan PT. Harita Grup dan Wanatiara untuk memberikan perhatian bagi warga Obi, terutama biaya pendidikan. “ Juga para tenaga pengajar (guru) honorer serta memperhatikan infrastruktur pendidikan yang tertinggal,” pintanya. (eko)
Komentar

Berita Terkini