|

Pemotongan DAK, GCW Desak Gubernur Copot Imran Yakub


Ilustrasi Uang Tunai 

TERNATE, BRNPemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 dan 2018 yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara mulai menjadi wacana hangat di kalangan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sekolah yang menerima DAK wajib menyetorkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan melalui orang suruhan, misalkan ada sekolah yang mendaptkan DAK senilai Rp 116 Juta harus memberikan kepada kadikbud senilai Rp16 juta, ungkap Koordintor LSM Gamalama Coruption Whatc kepada redaksi Brindonews.com Selasa (18/9/2018).

Menurutnya, kasus pemotongan DAK ini sudah terjadi ditahun-tahun sebelumnya akan tetapi sengaja di rahasiakan oleh masing-masing kepala sekolah karena Kadikbud Imran Yakub mengancam akan memindahkan mereka dari jabatan kepala sekolah ke jabatan biasa.”  Masing-masing kepsek diancam untuk tidak membocorkan masalah pemotongan DAK, sebab sanksinya adalah jabatan kepsek di copot.

Atas permasalahan tersebut, GCW mendesak kepada Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba untuk segera mencopot Imran Yakub dari jabatan Kadikbud, sebab kepentingan yang bersangkutan hanya memperkaya diri sendiri. “ gubernur memberikan sanksi tegas kepada Imran Yakub.

Kata dia, sejauh ini ada sejumlah kepala sekolah di tingkat SMA sudah siap memberikan sanksi terkait pemotongan DAK, apabila GCW melaporkan masalah ini ke Polda Malut atau Kejasaan Tinggi Malut, (El/red).

Komentar

Berita Terkini