|

Pemkab Morotai Beri Bantuan Hukum Tersangka APBD Fiktif

Kabag Hukum Setda Pulau Morotai, Jamaludin

MOROTAI, BRN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morotai manaruh perhatian kepada Hironimus Rahankey pasca ditetapkan tersangka oleh Polda Malut atas kasus tandatangan palsu pada dokumen APBD Induk tahun 2018. Pemkab Morotai berencana bakal memberikan dampingan hukum (bantuan hukum/penasehat hukum) kepada mantan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Pulau Morotai itu untuk menangani kasus yang melilitnya.

Kabag Hukum Setda Pulau Morotai, Jamaludin saat dikofirmasi diruang kerjanya, Selasa (24/9/2018) mengaku yang bersangkutan bakal diberikan penasehat hukum/pengacara. Langkah diambil atas perintah Bupati Morotai Benny Laos dan Sekretarias Daerah (Sekda), Muhamad A Kharie.

“ Ini arahan Sekda dan Bupati. Kita mencari pendamping hukum, nanti pakai pengacara negara dan kami berupaya karena ini ada kaitannya dengan daerah,” kata Jamaludin.

Untuk melaksanakan perintah pimpinan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kejaksaan guna mencari siapa pengacara untuk mendampinginya di persidangan nanti. “ Saat ini kami lakukan pendekatan dengan kejaksaan,” sambungnya.

Meski begitu, langkah Benny Laos dan Sekda, M. Kharie memberikan bantuan hukum kepada Hironimus Rahankey bakal kesulitan. Sebab, Pemkab sendiri tidak menyediakan anggaran untuk pendampingan hukum tersebut. “ Untuk anggaran, bantuan hukum tahun ini tidak ada, tapi ada anggaran di keuangan dan boleh saja nanti disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” terang Jamaludin. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini