|

Pemkab Halut Terapkan Sistem Nontunai

Sosialisasi penerapan sistem keuangan non tunai

HALUT, BRN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara terus berupaya menata sistem  transaksi keuangan tunai ke non tunai. Rencana Pemkab Halut menerapkan sistem  transaksi keuangan tunai ke non tunai ini bakal terwujud. 

Sekretaris  Daerah (Sekda) Halut, Fredy Djandua mengatakan, Pemkab Halut terus meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan mengoptimalkan sistem keuangan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Karena itu, sosialisasi dan pelatihan transaksi perjalanan dinas non tunai   di lingkup Pemkab Halut akan terus dilakukan. Sosialisasi ini dengan tujuan melatih seluruh bendahara lingkup Pemkab Halut.  

“ Percepatan implementasi transaksi non tunai merupakan salah satu rencana aksi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu saat ini Pemkab Halut sudah menyiapkan aplikasi untuk mengatur mekanisme pembayaran. Aplikasi khusus ini di fungsikan saat ini mengenai surat tugas dan SPPD yang di atur dalam sistem secara non tunai,” ucapnya.

Soal penerapan kata dia, transaksi non tunai pada SPPD ini dilakukan melalui pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, billyet giro, uang elektronik atau sejenisnya sehingga pembayaran kartu debit maupun kartu kredit dapat terkaver.

Penerapan sistem keuangan non tunai berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Nomor 910/1867/SJ tertanggal 17 april  2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah kabupaten dan kota. 

“ Dengan penerapan sistem ini, maka akan jelas tercatat nilai transaksi dan kelengkapan administrasi dalam sistem online banking, bukti transfer dan/atau struk debit/kredit atas pembayaran tiket penerbangan dan biaya penginapan, menjadi salah satu bagian persyaratan penagihan perjalanan dinas yakni tiket penerbangan dan invoice dari pihak travel, serta bill hotel. Dengan begitu, timbul kepercayaan dari pihak lain dalam hal ini pihak pemeriksa dan masyarakat umumnya lebih meyakini terhadap penyelenggaraan keuangan daerah,” jelasnya.

Menurutnya, penerapan sistin keuangan non tunai terdapat bebera manfaat, salah satunya penggunaan keuangan lebih akuntabel. Sehingga semua transaksi baik di  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), biaya perjalanan dinas, intensif maupun pembayaran ke pihak ke tiga benar-benar terkontrol melalui transaksi perbankan.

“ Jadi, tidak ada lagi transaksi tunai di SKPD. Semua melalui perbankan. Datanya disetorkan ke bank, nanti bank akan melakukan pembayaran melalui rekening penerima. Kecuali, kecamatan-kecamatan yang jauh yang belum ada fasilitas perbankan, kemungkinan masih bisa melakukan transaksi tunai,” jelas Fredy. (Hlt)
Komentar

Berita Terkini