|

Pemkab Halut Sesalkan Kinerja Pemrov

Kepala Bagian Pemerintahan Halmahera Utara, John Anwar Kabalmay
HALUT, BRN - Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menyelesaikan enam desa sengketa khususnya di Wilayah Kecamatan Kao Teluk disesalkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut). Hal ini disampaikan Kepala Bagian Pemerintahan Halmahera Utara, John Anwar Kabalmay, Selasa (25/9).

Jhon mengatakan, Pemprov  hingga saat ini tidak mampu  memediasi menyelesaikan enam desa itu. Dimana ketidakmampuan Pemprov menangani enam desa ini membuat Pemerintah Pusat ambil alih.

“ Dengan demikian, Pemprov sudah tidak punya lagi ruang untuk berkomentar mengenai enam desa,” kata Jhon.

Menurut John, permasalahan enam desa  perbatasan Pemkab Halut dan Pemkab Halbar sudah selesai dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2017.

“ Dalam Permendagri tersebut, muatannya sangat jelas. Selain untuk mengatur status enam desa, juga mengatur status Desa Tuakara di Kecamatan Loloda Kepulauan,” tuturnya.

Meski isyarat Permendagri status enam desa sudah jelas, namun dalam pelaksanaan hanya mengakomodir soal status Desa Tuakara. Sedangkan status enam desa tidak. 

“ Saya tidak habis pikir pasca dikeluarkannya Permandagri 137 tahun 2017, yang mengatur Desa Tuakara dan enam desa di Kao Teluk. Tapi hanya  desa Tuakara yang diserahkan ke Halut, sementara nasib enam desa, sengaja digantung, ada apa ini ?,” sambungnya.

Karena itu kata Jhon, sebagai aparatur dan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, Pemprov Malut harusnya mensosialisasikan isi Permendagri dan semuanya harus selesai. Namun kenyataannya, itu tidak dilakukan oleh Pemprov. 

“ Kalau seperti ini, bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi justru memperpanjang masalah,” ujarnya. (Arthur/red)
Komentar

Berita Terkini