|

Nasib AHM-Rivai di Tentukan Putusan MK

Kantor Mahkamah Konstitusi
TERNATE, BRN – Harapan AHM-Rivai untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara periode 2018-2023 tidak segampang mengembalikkan telapak tangan. Pasalnya, dari sejumlah pemasalahan yang ditemukan saat pembukaan 8 kotak suara di dua kecamatan akan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

Saksi AGK- YA, Rivai Ahmad mengatakan, kecurangan yang teradi di Kecamatan Taliabu Barat dan Kecamatan Sanana bisa dipastikan akan ada pelaksanaan Pemungutan suara ulang (PSU). Dari hasil pemeriksaan kotak suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut terdapat banyak sekali keganjalan serta indikasi kecurangan.

Ditambah lagi kebanyakan kotak suara di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat syarat pelanggaran. Diantaranya ada beberapa kotak suara tidak di lengkapi Form C7 KWK dan Atb KWK ganda atau satu desa dua Atb KWK. 

“ Semua catatan ini nanti di sampaikan ke tim hukum Pemohon. Nanti kita lihat apakah MK meminta untuk presentasi atau bagaimana,” ujar Rivai usai menghadiri pembukaan kotak suara yang dilakukan KPU, Sabtu (1/9).

Ia mengaku ada beberapa catatan khusus sudah di kantongi. Dari catatan-catatan itu, satu diantaranya form C7 KWK tidak berhologram KPU. Artinya, form C7 KWK yang tidak berhologran KPU itu sengaja di buat sendiri oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mengisi nama-nama pemilih tetap dalam form C7 KWK. 

“ Temuan ini merupakan temuan fatal, karena form C7 tidak ada hologram dari KPU. Ini sudah pasti di buat sendiri KPPS setempat,” imbuhnya.

Rivai juga mengaku, dari hasil pemeriksaan form C7 KWK pada Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat itu sebagian besar tidak di tandatangani KPPS dan sebagian lagi tidak terdapat lembar tandatangan sebagai tanda keabsahan resmi. “ Tadi kan semua melihat, sebagian besar form C7 KWK tidak ada tandatangan KPPS,” ucapnya. 

Sementara itu, Arifin  Jafar (saksi AHM-Rivai) mengaku meski sebagian ada form C7 KWK dan sebagian tidak, namun secara keseluruhan sudah 98 persen terpenuhi. 

“ Tinggal 2 persen saja yang tidak terpenuhi. Karena itu, sekali lagi saya tidak berkapasitas untuk menilai semua itu,” kata mantan Wali Kota Ternate itu. (eko/red)
Komentar

Berita Terkini