|

Massa Desak DKPP ‘Copot’ Muksin Amrin


JAKARTA, BRN - Tahapan seleksi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat  kabupaten/kota usai sudah. Meski begitu, berbagai dugaan pelanggaran terstruk, struktur, dan masih (TSM) mulai mencuat.

Pelantikan terhadap peserta lolos seleksi pada 16 Agustus 2018 lalu itu hingga kini masih menyisahkan banyak tanda tanya. Sebab, sebagian peserta yang dinyatakan lolos pada seleksi tersebut ada yang berasal dari fungsionaris partai politik. Seperti halnya terjadi pada Kabupaten Halmahera Utara (Halut) belum lama ini.

Lolosnya Iksan Hamiru S.AP yang notabanenya pengurus (Sekretaris) Partai Perindo itu sampai sekarang di persoalkan. Suara kekesalan terhadap bobroknya proses seleksi anggota Bawaslu datang dari Sentral Pergerakan Rakyat Anti Korupsi (Sergap). Kedatangan massa aksi ini mendesak Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) untuk mencopop Muksin Amrin sebagai ketua Bawaslu Malut karena secara terang-terangan meloloskan anggota Bawaslu pada tahapan seleksi anggota Bawaslu kabupaten/kota belum lama, salah satunya di Halmahera Utara.

Koordinator lapangan (Korlap) Sergap, M. Reza A. Syadik mengaku banyak terjadi penyimpangan saat seleksi anggota Bawaslu tingkat kabupaten/kota. Salah satunya keterlibatan secara langsung ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin.

Bahkan, Muksin Amrin tak tangguh-tangguh melindungi serta meloloskan peserta yang berasal fungsionaris partai. “ Secara ketentuan, Muksin Amrin jelas-jelas melanggar peraturan karena dengan sengaja meloloskan Sekretaris Partai Perindo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) RI Nomor 19 tahun 2017  tentang persayaratan calon anggota Bawaslu,” ujar Reza saat berorasi di depan kantor Bawaslu RI, Selasa (4/9).

Kata dia, keterlibatan Muksin Amrin bukan memperbaiki kinerja pengawas pemiu. Melainkan memperburuk citra sebagai penyelenggarana di mata publik. Sebab dengan sengaja mengakomodir pengurus Partai Perindo untuk di jadikan sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.

“ DKPP Harus membuka mata atas persoalan ini, karena ini dilakukan secara TSM bahkan dengan sengaja. Karena itu, harus diberikan sanksi tegas kepada Ketua Bawaslu Malut karena dengan sengaja mendesain ‘skenario’ sesuai kemauannya sendiri,” ucapnya.

Lucunya, sambung Reza, Muksin Amrin seakan tidak bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukan. Muksin justru menyerahkan sepenuhnya DKPP. Artinya, klarifikasi Muksin seakan menghindari pelanggaran sekaligus mempertontonkan kebodohanya dalam memehami subtansi dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku.

“ Karena bagimana pun  upaya Muksin meloloskan Iksan Hamiru pada seleksi anggota Bawaslu Halut merupakan kejatahan dilakukan secara TSM. Apalagi dalil Muksin yang menyerahkan persoalan ini ke DKPP semakin mempertontonkan kebodohannya sendiri,” katanya. (brn)
Komentar

Berita Terkini