|

Lima Bacaleg Eks Napi Korupsi Dapat Kepastian MA


TERNATE, BRN - Lima Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang di akomodir Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada sidang ajudikasi beberapa waktu lalu tersenyum lebar. Selain Bawaslu mengabulkan permohonan mereka agar dapat diakomodir sebagai caleg pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang, seyum lebar kelima bacaleg ini setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD bermuatan larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak.

Itu artinya, larangan Bacaleg mantan napi korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak tidak terhalang lagi. Keputusan MA ini tentunya membuat kelima bacaleg itu mendapat kepastian dari MA.

Sebelumnya Bawaslu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan putusan tersebut paling lambat tiga hari pasca sidang digelar. Bawaslu mengabulkan permohonan itu berdasarkan ketentuan syarat calon pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta pasal 7 dan pasal 4 Peraturan KPU (PKPU) 20/2018 tentang Pencalonan.
“ Pada pasal 4 PKPU Nomor 28 Tahun 2018 ini merupakan tahapan pencalonan meskipun dalam ketentuan menegaskan harus ada penandatanganan pakta integritas. Sedangkan syarat sesuai pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan, menurut hukum memenuhi syarat sebagai calon. Ini yang jadi pertimbangan Bawaslu,” kata Ketua Bawaslu Muksin Amrin usai sidang ajudikasi, Kamis (6/9) lalu.

Sementara Komisioner KPU, Malut Kasman Tan usai sidangan  mengatakan, KPU akan lebih dulu berkoordinasi ke KPU RI sebelum mengambil keputusan selanjutnya. Koordinasi dengan maksud mengambil keputusan sebelum mengetahui hasil uji materi PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang dilakukan MA.

“ Kita koordinasikan dulu ke KPU RI. Karena saat ini uji materi Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD bermuatan larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak masih berlangsung,” kata Kasman.

Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo mengaku patuh terhadap putusan MA mengenai PKPU 20 tahun 2018. Apabila MA memutuskan PKPU 20 tahun tidak bertentangan, maka kelima bacaleg yang diakomodir itu tetap di coret dari daftar.

“ Intinya kita tetap patuh pada putusan MA. Tetapi kalau putusan tidak bertentangan kita tetap coret mereka,” ujar Syahrani, Senin (10/9) lalu seperti dilandir di pilarmalut.id.  

Diketahui, kelima bacaleg yang diakomodir Bawaslu saat ini adalah Hamid Usman (Partai Golkar), Husen Kausaha (Partai Gerindra), Welhelmus Tahalele dan Akhmad Ibrahim (Partai Hanura), serta Arief Armaiyn (Partai Berkarya). (eko/red)
Komentar

Berita Terkini