|

Kejati Ambil Alih Dugaan Korupsi di Panwaslu Halut

Kantor Kejati

TERNATE, BRN - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara menyimpulkan ada indikasi dugaan korupsi yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Halmahera Utara senilai Rp 3,4 miliar pada tahun 2015. Simpulan atau temuan tersebut dicantumkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 18.A/LHP/XIX.TER/6/2016 tertanggal 8 Juni 2016.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi ‘berjamaah’ itu sudah ditangani Kejaksaan Negeri Tobelo Halmahera Utara (Halut) pada 2015 silam. Namun hingga memasuki akhir tahun 2018 kasus tersebut tak kunjung selesai. Bahkan sampai sekarang Kejari Tobelo belum menetapkan tersangkanya.

Hal tersebut membuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut geram dan akan memastikan kasus tersebut diambil alih dari tangan Kejari Tobelo. Kejati menilai penyidik Kejari Tobelo terkesan lambat menangani kasus dimaksud. Hal ini disampaikan Kasi Penkum Kejati Malut, Apris Risman Ligua, Selasa (4/9) di ruang kerjanya.

Jaksa Madya di Kejati itu mengaku, langkah ini diambil setelah gerakan Pemuda Ansor Halut melayangkan surat dan meminta Kejati untuk mengambil alih kasus korupsi anggaran miliaran rupiah di internal Panwaslu tersebut. Apris juga membenarkan adanya surat yang dilayangkan Pemuda Ansor Halut itu. “ Surat sudah kami terima, dan sementara masih dipelajari. Hasilnya nanti akan sampaikan,” akui Apris.

Informasi pengambilan alih dugaan korupsi Panwaslu Halut sudah sampai ditelinga pimpinan. Namun, proses pemindahannya harus berdasarkan mekanisme. Karena awak media mohon bersabar.“ Tentu lewat surat ini, kami akan berkoordinasi dengan Kejari Halut guna mempercepat proses penanganan kasusnya, apalagi kerugian negaranya besar,”  sambungnya.

Sementara, Sekretaris Gp Ansor Halut, Sofyan Lajame mengaku sebelumnya sudah melayangkan surat ke Kejari karena meragukan kinerja Kejari Halut. Sebab, penanganan kasus ini sudah tiga tahun berjalan tetapi belum ada titik terang.
“ Semoga melalui Kejati kasus yang merugikan negara miliaran rupiah ini bisa secepatnya selesai,” harap Sofyan. (Shl)
Komentar

Berita Terkini