|

Kecurangan di Taliabu dan Sula Terungkap, Tiga TPS Tak Ada C7

Suasana pembukaan kotak suara di Kantor KPU Malut, Sabtu (1/9). Di bukanya kotak suara ini untuk mengambil (scan) form C7 KWK untuk di serahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk di buktikan pada sidang PHP tanggal 5 September 2018 nanti. 
TERNATE, BRN - Rupanya kecurigaan pemohon terkait dengan adanya kecurangan di dua kabupaten yakni Kepulauan Sula dan Talibu akhirnya terbukti, hal tersebut di susul saat pembukaan kotak suara terdapat tiga Tempat Pengumutan Suara (TPS) di Kepulauan Sula tidak ditemukan from C7 KWK atau formulir yang digunakan untuk mencatat nama-nama Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Tiga kotak suara yang tidak dilengkapi Form C7 KWK diantaranya TPS 3 desa Fogi Kecamatan Sanana dan TPS 2 desa Kawalo serta TPS 1 desa Talo Kecamatan Taliabu Barat. Sementara sebagian TPS tidak ada tandatangan dan lembaran pengesahan penyelenggara tingkat bawa.  

Langkah KPU membuka kotak suara untuk mengambil C7 KWK itu dan menyerahkan langsung di hadapan hamkim saat persidangan yang dijadwalkan tanggal 5 September pada sidang perselihan hasil pemilu (PHP), Senin (20/8) lalu.
 
Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo mengaku, ada kelemahan penyelenggara tingkat desa, salah satunya lemahnya sumber daya manusia (SDM). Tiga kotak suara tidak dilengkapi Form C7 KWK tersebut, KPU akan mengonfirmasi ke KPU terkait untuk mengonfirmasi ke KPPS di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat untuk mengetahui penyebab sesungguhnya.

“ Yang penting sekarang kita lihat barangnya ada apa tidak. Kalau tidak ada bilang tidak ada, dan kita akan sampaikan apa adanya ke MK,” ujar Syahrani usai membuka kotak suara di kantor KPU Malut Kelurahan Kota lingkungan Dakomib Kota Ternate Tengah, Sabtu (1/9).
KPU memastikan hasil ini disampaikan pada MK pada Senin (4/9) nanti. Mengingat tanggal 5 September sudah dilakukan sidang. “ Tanggal 4 itu semua dokumen sudah ada di MK,” ucapnya.

Meski begitu, Syahrani mengatakan sepenuhnya menyerahkan ke MK untuk memutuskan. Sebab, KPU hanya memastikan benar adanya form C7 KWK sesuai perintah MK pada sidang sebelumnya. “ Nanti MK yang menilai,” pungkasnya. (eko/red)
Komentar

Berita Terkini