|

Kasus Samsat Kota Ternate, Gubernur Serahkan ke Kejati Malut



TERNATE,BRN - Pemerintah Provinsi Maluku Utara, rupanya tidak main-main dengan apa yang dilakukan pihak penegak hukum dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti saat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut melakukan penahanan Kepala Samsat kota Ternate dan bendaharanya belum lama ini.

Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba kepada wartawan Jumat (21/9/2018) mengatakan langkah penegak humum untuk mengungkap kasus korupsi di lingkup pemprov malut sangan di berikan apresiasi. Apalagi yang terlibat itu pejabat eselon II mapun eselon III.
Menurutnya, soal penahanan kepala samsat Kota Ternate dan Bendahara pengeluar itu sah-sah saja, karena sistim penyelesaian kasus pihak kejati lebih tau mana yang berhak ditahan atau tidak” Kita serahkan masalah tersebut kepada penegak hukum untuk menyelsaikan tugas meraka untuk mengungkap kasus korupsi.  

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara tidak melakukan penahanan Kepala Samsat Kota Ternate dan bendahara karena diduga menyalahgunakan anggaran pajak kendaraan bermotor senilai Rp 1.850.981.468 tahun 2017.

Kedua tersangka masing-masing  pelaksana tugas (Plt) Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) Samsat Ternate Inisial (NG) dan Bendahara Pemerimaan Inisial IH, setelah diperiksa kedua tersangka langsung ditahan satu diantaranya di Lapas Jambula dan yang satunya di tahan di Rutan Anak dan Perempuan.

“ Kedua tersangka itu ditahan selama 20 hari kedepan, terhitung mulai sejak di tahan, dan penahanan ini dilakukan ke tahap penyidikan. Penahanan juga berdasarkan surat perintah penahanan yang di terbitkan oleh Kepala Kejati Malut dengan nomor Print 05/S:/FB.09/2018,” ungkap Apris.

Ada dua alasan objektif dilakukan penahanan terhadap kedua tersangka, yakni diduga kuat tersangka melakukan tindak pidana korupsi pajak kenderaan bermotor di UPTB Samsat Ternate Tahun 2017, dan  yang bersangkutan akan melarikan diri serta mempersulit proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik.

Kata dia, modus yang dilakukan kedua tersangka, ada sejumlah penyetoran pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak yang mestinya disetorkan ke bank, akan tetapi disetorkan ke bendahara serta sejumlah uang diminta oleh tersangka Kepala UPTB Samsat. (el/red)
Komentar

Berita Terkini