|

Kantor Bupati Morotai Dipenuhi Bangkai Ikan Tuna

Sejumlah bangkai ikan tuna memenuhi halaman Kantor DKP Morotai.

MOROTAI, BRN Unjuk rasa menolak kebijakan Bupati, Benny Laos yang dinilai tidak pro nelayan ikan tuna digelar di depan kantor Bupati Morotai. Dalam aksinya, mereka membawa ratusan kilo ikan tuna busuk dan melemparkannya ke halaman kantor bupati.

Nelayan yang tergabung dalam Forum Aspirasi Nelayan (Fanel) Morotai itu membawa berbagai spanduk bernada copot Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan menolak kebijakan DKP melarang koperasi nelayan ikan tuna mengeskpor hasil tangkapan mereka ke keluar Morotai.

“ Ikan yang kami lempar dihalaman kantor bupati itu sebagai bentuk protes kebijakan Benny Laos. Semenjak adanya kebijakan bupati melarang menjual ikan tuna keluar Morotai, nelayan mengalami rugi hingga puluhan juta rupiah,” kata koordinator aksi, Sabiin Asar.

Sabiin mengatakan, transaksi jual beli ikan tuna PT Harta Samudra diduga terindikasi praktek korupsi. Sebab, perusahaan milik ipar Benny Laos tidak sama sekali menguntungkan para nelayan.

“ Kami menolak kalau ikannya hanya dibeli PT Harta Samudra, karena ini sangat merugikan para nelayan. Karena harga ikan ditentukan sangat merugikan,” katanya.

Berbagai spanduk bernada copot Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan menolak kebijakan DKP melarang koperasi nelayan ikan tuna mengeskpor hasil tangkapan mereka ke keluar Morotai
Agar harga menguntungkan dan memberi kesempatan para nelayan menjual ikan tuna ke daerah lain, Sabiin meminta kepada Pemkab Morotai agar membuka kesempatan yang sama kepada investor lain untuk membeli ikan tuna di Morotai.

“ Jika banyak investor yang membeli ikan tuna Morotai, maka harga ikan mahal, ini tentu dapat memberikan kesejahteraan bagi para nelayan,” ujar Sabiin.

Karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)  dan Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu diminta tidak mempersulit para koperasi mengurus ijin usaha koperasi.

“ Selama ini kedua dinas terkait selalu mempersulit koperasi mengurus izin, ini sama halnya pemerintah membunuh nelayan,” sambung Sabiin.

Sementara itu, salah satu orator lain, Kadhan Lobi justru mengancam membawa persoalan ini ke Ombusdman dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Semenjak Benny Laos menjabat Bupati Morotai, kebijakan Benny tidak selalu pro para nelayan.

“ Kami akan melaporkan persoalan ini ke Ombusdman dan Kementrian KKP jika tidak ada solusi dari pemerintah daerah dan perlu diingat jika tuntutan kami tidak diakomodir, maka kami akan memboikot aktivitas perkantoran DKP,” ancamnya.

Unjuk rasa ditutup setelah Sekda Morotai, Muhamad M Kharie dan Kadis DKP,  Suryani Antarani melakukan hearing (diskusi) di ruang kerja Sekda bersama masa aksi. Sayangnya, hearing itu tidak menemui tidak terang. M Kharie berjanji dalam waktu dekat mendatangi PT Harta Samudra membicarakan persoalan tersebut. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini