|

Ipar Benny Laos Diduga Monopoli Pembelian Ikan Tuna

Ilustrasi Ikan Tuna/Foto: google
MOROTAI, BRN - Belum lagi tuntas masalah dugaan tandatangan palsu pada dokumen APBD Morotai 2018 dan pembangunan Front Water City (FWC) yang diduga tidak memiliki izin analisis dampak lingkungan (Amdal), Kinerja Bupati Pulau Morotai, Benny Laos makin hari makin ‘sadis’.

Kebijakan Benny Laos yang memonopoli pembelian ikan tuna dari pedagang setempat membuat masyarakat ekonomi kecil makin tertindas. Bagaimana tidak, orang nomor satu di pulau kaya akan wisata ini diduga kuat mesponsori salah satu besannya (ipar) melakukan pembelian ikan tuna di penampungan ikan (costore)  di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan (Morsel) secara sepihak.

Tak heran, tudingan di berbagai kalangan pun bermunculan. Salah satunya Forum Aspirasi Nelayan (FANEL) Kabupaten Morotai. Forum nelayan pun menuding Benny Laos dan keluarganya sengaja memperkaya keluarga mereka.

“ Hal ini terlihat jelas, dimana perusahan swasta yang mengelola Costore sebesar 200 ton di SKPT Morotai milik ipar Benny Laos,” koar Sabiin Ashar koordinator FANEL saat berunjuk rasa di depan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Selasa (4/9).

Sabiin menilai, monopoli yang dilakukan Bupati sangat bertentangan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2009 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara garis besar UU ini melarang adanya persaingan tidak sehat terhadap usaha dengan pedagang setempat, apalagi itu dilakukan seorang kepala daerah. “ Sehingga itu pihak berwewenang harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan yang dimaksud,” terangnya.

Langkah DKP yang mempersulit mengurus izin pembelian ikan tuna hanya akal-akalan DKP dan Benny Laos untuk mempersulit pedagang setempat. Ini dilakukan karena DKP tidak mahu pedagang setempat mengembangkan usaha. “ Kami menduga ada ‘skenario’  agar supaya keluarga Bupati leluasa membeli ikan tuna,” sambung Sabiin.
Sementara salah satu orator lain, Taufik Sibua justru mengamcam kasus ini akan diadukan ke Mabes Polri, Ombusdman dan KPK untuk diusut. Sebab, alasan DKP dan Dinas Perizinan dianggap sengaja mempersulit masyarakat mengurus dokumen izin usaha. Ia mengaku, kebijakan dua instansi ini ada unsur  pidananya. Karena itu pihaknya tak segan-segan membawa masalah ini ke instansi terkait untuk di selesaikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikana (DKP), Suryani Antarani mengaku monopoli perusahaan PT Harta Samudra terhadap pedagang setempat adalah milik ipar Benny Laos. “ Iya memang benar itu pak Robert iparnya pak Bupati,” akui Suryani. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini