|

Imran Yakub Tantang Pernyataan Sahril Tahir


TERNATE, BRN - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menantang pernyataan Sekertaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut Sahril Tahir yang sebelumnya menuding kepala Dikbud Malut melakukan Pungutan Liar (Pungli) pada sejumlah proyek di SMA.

Kaidkub Malut Imran Yakub kepada reporter brindonews.com di kediaman Gubernur Jumat malam (21/9/2018) mengatakan, secara pribadi saya siap menantang pernyataan Komisi III, kalau benar adanya hal itu sampaikan langsung siapa oknum kepala sekolah yang mengatakan.

Kata dia, seharusnya komisi III menyapaikan secara detail sehingga dapat diketahui anggaran DAK sekolah mana  yang ada potongan dari Dikbud, sehingga publik juga tau. ” Kami ingi tahu nama sekolah dan siapa kepala sekolah yang mengatakan hal itu,”.   

Sebelumnya Sekertrias Komisi III DPRD Malut Sahril Tahir mengatakan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi Maluku Utara, Imran Jakub telah melakukan pungutan liar pada sejumlah proyek yang dilakukan pada sekolah yang ada dibawah kendalinya. Bahkan, tak tanggung-tanggung tiap proyek dipatok sebesar Rp 8 juta hingga Rp 10 juta.

“ Proyek pembangunan maupun rehabilitasi itukan sudah dianggarkan dalam dana DAK, akan tetapi Kadis Dikbud masih meminta sejumlah uang kepada proyek tersebut,” kata anggota DPRD Malut, Syahril Tahir.

Syahril juga membeberkan modus yang digunakan. Setiap proyek pembangunan baik renovasi/rehab maupun bangun baru, pengambilan gambar rancangan akan diminta uang sebesar Rp 8 juta. “ Harusnya proyek ini tidak perlu diberikan, karena untuk anggaran operasionalpun telah diatur, sehingga tidak boleh ada pemotongan apapun juga,” ujarnya.

Tak hanya itu, Syahril menyebutkan pungli juga terjadi pada guru-guru yang mengurusan kenaikan pangkat. Mereka diminta untuk menyetor sejumlah uang sebagai jalan 'mulus'. “ Kami menemukan untuk pengurusan kenaikan pangkat juga diminta, kita akan proses ini sehingga tidak ada lagi yang seperti ini,” tegasnya.

Bahkan yang lebih parah lagi kata Sahril, apabila masing-masing kepala sekolah tidak menuruti kemauan Kadikbud, mereka diancam untuk dilindahkan ke tempat yang jauh dari jangkauan. ” Kepala sekolah diancam dipindahkan ke tempat lain apabila tidak menuruti keinginan Kadikbud Imran Yakub,” tetangnya. (Ces/red) 
Komentar

Berita Terkini