|

Helmi: Putusan MK Sangat Menguntungkan AGK


Helmi Alhadar
TERNATE,BRN - Sidang Perselisihan Pemilu (PHP) Malut resmi dinyatakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada nomor perkara 36/PHP.GUB-XVI/2018 tersebut dipastikan kemenangan Paslon andalan Golkar-PPP, Ahmad Hidayat Mus (AHM) ‘tipis’.  

Selain disebabkan AHM saat ini mendekam dibalik jeruji besi (penjara) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kondisi piskologi masyarakat pun sudah berbeda. Bukan tidak mungkin preferensi pemilih yang sebelumnya memilih AHM akan beralih ke Abdul Gani Kasuba (AGK) pada pelaksaan PSU pemilihan gubernur dan wakil gubernur nanti.

“ Keputusan dari MK ini lebih menguntungkan AGK. Jadi kemungkinan untuk AHM menang itu sangat kecil,” ungkap akademisi Universitas Muhammadiyah (Ummu), Helmi Alhadar via WhatsApp, Senin (17/9) malam tadi.

Menurut Helmi, tipisnya kemenangan AHM pada PSU nanti bisa saja terjadi. Selain konteks politik, keberadaan AHM di bali jeruji besi (penjara) bisa mempengaruhi preferensi pemilih. “ Selain itu, peran dua bupati di lokasi penetapan PSU kemungkinan lebih berpihak kepada AGK, dan ini akan sangat menguntungkan AGK,” kata kandidat doktor di Universitas Pandjadjaran (Unpad) itu.

Selain masalah kepentingan lain, secara politik, Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Hendrata Thes pasti lebih menginginkan kemenangan pada AGK ketimbang AHM. Pertimbangan ini membuat Hendrata lebih nyaman dalam kekuasaannya yang jauh dari bayang-bayang AHM. Pokoknya, keputusan dari MK ini lebih menguntungkan AGK.

“ Kemenangan AHM tipis dengan selisih 1,5 persen atau di kisaran 7.000suara. Dengan demikian, kemungkinan AHM menang pada PSU nanti itu sangat kecil,” sambung mantan Ketua Prodi Ilmukasi Komunikasi itu.

Helmi mengatakan, selain faktor mendekamnya AHM di jeruji besi (penjara) KPK dan  preferensi pemilih, banyaknya politisi Golkar yang terjerat kasus korupsi semakin memperkecil kemenangan AHM. Kasus korupsi yang melekat pada beberapa polisi Golkar ini melemahkan kondisi AHM secara politik.

“ Sepeprti Idrus Marham. Sejak KPK menetapkan Idrus Marham atas dugaan kasus korupsi bukan tidak mungkin memengaruhi nasib AHM. Karena bagimanapun peran tokoh politik di level elit pusat tentu tidak dapat diabaikan dalam menyelesaikan persoalan politik di daerah, buktinya sekarang PSU,” kata Helmi.

Kendati bagitu, Helmi tetap mengingkanan pelaksanaan PSU tetap berjalan aman dan damai. Sehingga menjadi bagian upaya pembenahan dalam menjunjung proses pesta demokrasi yang lebih baik. “ Kita tetap berharap berjalan aman. Sehingga apa dibenah kedepan benar-benar terlaksana,” ujarnya. (eko/red)
Komentar

Berita Terkini