|

Helmi: Keputusan Bawaslu Menimbulkan Kegaduhan Pemilu


HELMI ALHADAR

TERNATE,
BRN - Pasca 5 nama Bacaleg eks narapidana (napi) korupsi yang diakomodir Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malut pada sidang ajudikasi beberapa waktu lalu, hingga saat ini masih hangat di perbincangkan. Para akademisi pun di buat heran terkait larangan Bacaleg pada pemilu 2019.

Mengenai hal tersebut, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (Ummu), Helmi Alhadar mengatakan, secara politis dan moral, orang yang sudah pernah bermasalah karena korupsi sudah kehilangan legitimasi. Karena itu para eks napi korupsi harus rela untuk tidak mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

“ Secara linear masih mengganggap masalah HAM. Tetapi dalam HAM juga ada pembatasan hak dimana akibat dari kesalahan dilakukan sebelumnya,” kata Helmi yang dikonfirmasi via WhatsApp, Senin (10/9) padi tadi.

Keputusan Bawaslu mengabulkan permohonan Bacaleg  eks napi korupsi itu tentu bersebrangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018. Keputusan Bawaslu tersebut bukan tidak mungkin menimbulkan nilai buruk masyarakat terhadap Bawaslu. Sebab, Bawaslu dinilai tidak profesional dan tidak kompak dengan KPU. 

“ Tak heran kalau ada penilaian buruk. Orang akan menilai keputusan Bawaslu menimbulkan kegaduhan dan keraguan akan pemilu yang berjalan baik,” sambungnya.

Menurutnya, Bawaslu mestinya menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk memutuskan biar searah dengan KPU yang berpegang teguh pada PKPU. Di satu sisi, masyarakat seolah dibuat ‘bingung’   karena sebelumnya Bawaslu sendiri mendatangi partai politik (parpol) untuk menandatanagni pakta integritas, sementara di sisi lain, Bawaslu sendiri yang melakaukan ‘blunder’  dengan meloloskan Bacaleg eks napi.

“ Untuk itu kita berharap Bawaslu dan KPUharus tetap satu dalam menyikapi persoalan ini. Dan para parpol supaya menjunjung tinggi etika dan moral politik,” ujar Helmi.

Kendati begitu, mantan ketua Prodi Ikom Ummu ini tidak menyoalkan proses hukum.tetapi bagi dia, hukum juga ‘memungkinkan’ mempertimbangkan dan mengedepankan persepsi keadilan dan moral.

Lepas dari semua alasan itu, kata dia, dinamika politik 2019 nanti bisa saja menimbulkan pertanyaan dari masyarakat tentang komitmen parpol untuk menegakan politik ‘bersih’. Harapan Indonesia bebas korupsi tak lepas peran aktif parpol.  Ditambah lagi skandal korupsi ‘berjamaah’ yang menyeret 41 dari 45 wakil rakyat Kota Malang saat ini masih hangat di perbincangkan.

“ Orang pasti bertanya diaman komitmen parpol. tentu hal ini sudah sepatutnya parpol berbenah dari dengan tidak mempertimbangkan calon-calon yang bermasalah korpusi untuk tidak lagi diusung. Sebab ini tentunya membuat kepercayaan rakyat kepada parlemen terus memudar,” ucap Helmi. (eko/red)
Komentar

Berita Terkini