|

Hakim MK Ungkap Modus Pelanggaran di Sula dan Taliabu


Mahkamah Konstitusi Temukan Pelanggaran Saat Pembukaan Kota Suara

JAKARTA, BRN – Modus lama kembali diterapakan di Kabupaten Sula dan Taliabu pada pemilihan gubernur Provinsi Maluku Utara. Modus pelanggaran tersebut akhirnya ditemukan meski hanya beberapa TPS yang dijadikan sampel untuk pembuktian berdasarkan permintaan pemohon.

Mejelis hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Taliabu dan Sula itu syarat manipulasi baik itu dari ATb KWK dan C7. Hal ini terbukti saat pembukaan kotak Suara di persidangan hasil perselisihan pemilihan gubernur Provinsi Maluku Utara di kantor MK, Rabu (5/8/2018).

Menurutnya pelanggaran yang terjadi di dua Kabupaten itu modus lama yang sengaja di mainkan pada saat pencoblosan, akan tetapi dengan cara yang lebih rapi, meski begitu tetap ketahuan saat mahkamah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara membuka kotak suara di dua Kecamatan yang berbeda yakni Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dan Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Taliabu.

Sangat di sayangkan sekali penyelenggara tingkat bawa yang memasukan nama pemilih dengan menggunakan NIK yang tidak ditemukan keabsahannya saat di periksa di portal Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Republik Indonesia  atas nama. “ Modus kecurangan itu akhirnta diketahui bahkan lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, katanya.  

Selain itu juga majelis bingun saat menemukan dua orang yang terdaftar di TPS 1 Desa Kilong tetapi juga terdaftar di ATb Desa Merati Jaya, sementara di desa Keramat TPS 2 nama Wajuli terdaftar DPT-nya juga terdaftar di TPS 1 Kramat. “  Yang di Meranti Jaya itu, itu ada 2 orang masuk ke dalam ATb TPS 1 Kilong, tapi dia terdaftar di DPT Meranti Jaya.  ujarnya.

Kata dia, Majelis hakim akan memutuskan setelah memeriksa semu dokumen yang ada dan akan menggelar rapat mejelis untuk memutuskan serta memberitahukan kepada panitra untuk menetepakan sidang lajutan dengan agenda putusan.(el-red)  

Komentar

Berita Terkini