|

Gubernur Tegaskan Pimpinan SKPD Wajib Berkantor di Sofifi


Gubernur Provinsi Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba
SOFIFI,BRN  – Rupanya sikap tegas Gubernur Provinsi Maluku Utara tidak main-main untuk memerintahkan seluruh SKDP untuk tidak lagi berkantor di Ternate. Semua SKPD harus berkantor di Sofifi, katanya usai meresmikan sebanyak 96 unit perumahan rumah dinas (rumdis) PNS serta lauching website Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Malut,Kamis (13/9/2018).
”Sudah begitu banyak rumdis ini.Saya minta seluruh pimpinan mau tau mau harus menempati salah satunya.Ini supaya aktivitas seluruhnya dilakukan di Sofifi.Jadi tidak perlu berkantor di Ternate,”kata gubernur.
Gubernur Abdul Ghani Kasuba juga menginstruksikan kepada seluruh SKPD untuk menarik seluruh kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat ke Sofifi termasuk mobil angkutan Bus milik Dinas Perhubungan.”Semua kendaraannya milik Pemprov harus ditarik semuanya ke Sofifi.Juga 4 unit mobil bus di Dishub itu karena mobil bus itu harus stand bay dipelabuhan untuk mengangkut pegawai,jadi untuk Satpol-PP harap tegakan instruksi ini,”tegasnya.
Terpisah,Kepala Disperkim Malut,Santrani Abusama kepada wartawan menuturkan,saat ini rumdis pegawai di Sofifi telah tersedia sebanyak 390 unit lebih.Dari 300 unit lebih rumdis,terdapat 296 unit yang telah dibangun Pemprov yaitu,200 unit berlokasi di belakang kantor DPRD Malut,ditambah 96 unit yang baru selesai dikerjakan tahun ini serta 100 unit rumah susun (rusun) yang dibangun Kementrian terkait dan sudah ditempati,sama seperti 200 uniy rumdis dibelakang kantor DPRD.
Meskipun kini telah tersedia,Santrani mengakui masih banyak kekurangan pada rumdis maupun rusun,salah satunya yaitu akses jalan maupun drainase termasuk fasilitas listrik di 96 unit yang baru diresmikan itu.Kendati begitu,dia optimis seluruh kekurangan-kekurangan itu dapat dibangun untuk tahap selanjutnya.
”Masih ada kekurangan seperti jalan masuk ke perumahan.Kalau soal listrik memang harusnya dipasang di 96 unit ini tapi khawatirnya jika tidak ditempati pegawainya malah alat sarana listriknya akan hilang.Nah kalau hilang,siapa yang bertanggung jawab.Jadi rumahnya ditempati baru dipasangi listrik,”ujarnya.
Santrani menambahkan,agar rumdis maupun rusun akan seluruhnya kebagian,pihaknya akan melakukan penertiban serta berkoordinasi dengan SKPD yang lain untuk mendata pegawai yang mau bermukim difasilitas yang telah disediakan itu.
”Hal ini bertujuan agar rumah susun itu tidak hanya ditempati staf SKPD,tidak adil kalau hanya ditempati staf saja akakn tetapi juga bagi pejabat yang mau tinggal,begitu juga untuk rumdis 96 unit yang baru diresmikan gubernur ini,itu buat pejabat esselon IV,maupun staf,”pungkasnya.(amy/red)

Komentar

Berita Terkini