|

Gara-Gara LDK, Golkar Terancam Tak Ikut Pemilu

Ilustrasi Laporan Dana Kampanye (LDK) Partai Politik (Parpol)/Foto: google 

MOROTAI, BRN - Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Pulau Morotai terancam didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Petonsi terancamnya didiskualifikasi partai berlambang pohon beringin ini gara-gara terlambat memasukkan laporan awal dana kampanye.

Laporan awal dana kampanye seharusnya diterima KPU Morotai paling lambat 28 September besok. Namun memasuki batas waktu memasukkan laporan awal dana kampanye, partai yang dinahkodai Fahri Haeruddin ini belum memasukkan Laporan Dana Kampanye Partai (LDKP).

Komisioner Devisi Hukum KPU Morotai, Luth Djaguna dikonfirmasi sejumlah awak media, Kamis (27/9) mengaku, dari 15 partai politik (Parpol) peserta Pemilu (Pileg dan Pilres) 2019, baru Partai Golkar sendiri belum memasukkan LDKPnya.

“ Sanksinya Parpol bisa digugurkan jika terlambat memasukkan LDKP sesuai jadwal yang ditetapkan,” kata Luth.

Sanksi Parpol ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimna di rubah dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018. Dimana bermuatan mengatur dan sanksi kepada Parpol yang terlambat melaporkan dana kampanye partai. 

“ Maka bisa diberi sanksi tegas berupa digugurkan sebagai peserta Pemilu,” sambungnya. 

Selain PKPU Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimna di rubah dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018, kata Luth, sanksi digugurkan sebagai peserta Pemilu juga diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahum 2017 dan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 yang diubah dengan PKPU Nomor 29 Tahun 2018.

“ Diharapkan bagi Parpol yang telah menyampaikan LDKP,  kemudian perbaikan dan partai belum memasukan LDKP sama sekali segera masukan dokumen dimaksud, karena jika waktu yang diberikan dilewati, dipastikan sanksi tegas sudah pasti menanti,” tendas Luth. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini