|

Disperindakop dan UKM Bakal Cabut Izin Usaha Agen ‘Nakal’

Ilustrasi agen yang menampung BBM jenis menyak tanah 

MOROTAI, BRN - Dinas Perindustrian Perdaganganan dan Usaha Kecil Menengah (Perindakop dan UKM) Pemkab Pulau Morotai memberi warning  kepada penada minyak (agen) yang menjual minyak eceran tidak sesuai harga yang ditetapkan. Warning ini setelah sebelumnya banyaknya keluhan masyarakat terhadap kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah di agen minyak.

Hal ini diutarakan Keplada Dinas (Kadis) Perdaganganan dan Usaha Kecil Menengah (Perindakop dan UKM), Suryati Suaib. Perindakop dan UKM bakal mencabut Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bila tidak menjual minyak tanah tidak sesuai harga yang ditetapkan. 

“ Jika agen menjualnya tidak sesuai harga, , saya akan cabut izin usahanya,” tegas Suryati, Kamis (13/9).

Suryati mengatakan, mestinya minyak tanah (mitan) dijual dengan harga subsidi dan setiap Kepala Keluarga (KK) disiapkan jatah beli sebanyak 10 liter. Karena itu agen harus menjualnya dengan harga Rp 4 ribu/liter. Harga ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. “ Untuk itu agen tidak boleh menjual diluar dari harga yang ditetapkan pemerintah,” katanya.

Kendati begitu, Suryati menyadari bila mencabut SIUP adalah langkah gegabah. Untuk itu pihaknya masih memastikan keluhan masyarakat sebelum bertindak. Diserindakop dan UKM baru bisa menindak bilamana sudah menganti bukti konkrit berupa foto dan video dari masyarakat.

Karena itu, dirinya meminta kepada masyarakat untuk membantu pihaknya mencari bukti-bukti yang dimaksud. Masyarakat perlu mengawasi setiap agen minyak tanah. Jika didapatkan ada agen ‘nakal’  yangmenaikan Haga Eceran Tertinggi (HET) segera dilaporkan. Sehingga bisa di jadikan dasar atau alasan menindak agen ‘nakal’.

 “ Bagi masyarakat yang menemukan agen menjual diatas harga yang ditetapkan atau memiliki bukti foto atau video, serahkan ke kami. Adanya bukti foto dan video ini sebagai dasar untuk menindak mereka,” cetusnya.

Menurut Suryati, kelangkaan minyak tanah bukan karena kesalahan agena saja. Melainkan faktor masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak memiliki cukup uang untuk membeli dengan jatah yang telah disediakan. “ Setiap KK disediakan jatah 10/liter, jika masyarakat hanya membeli 5 liter, ya masyarakat yang rugi. Karena minyak tanah ini sudah di subsidi dan dijual sebulan sekali,” terangnya.

Perlu diketahui, banyaknya keluhan masyarakat terhadap kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah ini belakangan sejumlah agen tidak secara langsung menjual minyak tanah ke masyarakat. Melainkan menjual ke pengecer. Kemudian dijual kembali dengan harga Rp 6 ribu/liter. Harga ini tentunya bersebrangan dengan harga subsidi yang ditetapkan yakni Rp 4 ribu/liter. (Fix/red)

Komentar

Berita Terkini