|

Diduga Korupsi, Kepala Samsat Kota Ternate Resmi Ditahan

Tersangka, Saat di Tahan Menuju Rutan Perempuan dan Anak 

TERNATE, BRN Rupanya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara tidak main-main mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Buktinya Kepala Samsat Kota Ternate dan bendaharanya Selasa (19/8/2018) ditahan pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan anggaran pajak kendaraan bermotor senilai Rp 1.850.981.468 tahun 2017.

Kedua tersangka masing-masing  pelaksana tugas (Plt) Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) Samsat Ternate Inisial (NG) dan Bendahara Pemerimaan Inisial IH,diperiksa  selama 4 jam dari pukul 10.00 WIT sampai 14.00 WIT, setelah diperiksa kedua tersangka langsung ditahan satu diantaranya di Lapsa jambula dan yang satunya di tahan di Rutan Anak dan Perempuan.

Aspidsus Kejati Malut melalui Kasi Penkum Apris R. Ligua kepada wartawan diruang kerjanya, Senin (18/9/2018) membenarkan adanya penahanan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pajak kendaraan bemotor tahun 2017 di UPTB Samsat Ternate.

"Kedua tersangka itu ditahan selama 20 hari kedepan, terhitung mulai sejak di tahan, dan penahanan ini dilakukan ke tahap penyidikan. Penahanan juga berdasarkan surat perintah penahanan yang di terbitkan oleh Kepala Kejati Malut dengan nomor Print 05/S:/FB.09/2018,"ungkap Apris.

Ada dua alasan objektif dilakukan penahanan terhadap kedua tersangka, yakni diduga kuat tersangka melakukan tindak pidana korupsi pajak kenderaan bermotor di UPTB Samsat Ternate Tahun 2017, dan  yang bersangkutan akan melarikan diri serta mempersulit proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik.

Kata dia, modus yang dilakukan kedua tersangka, ada sejumlah penyetoran pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak yang mestinya disetorkan ke bank, akan tetapi disetorkan ke bendahara serta sejumlah uang diminta oleh tersangka Kepala UPTB Samsat.
Kasus ini berbeda dengan kasus yang terjadi di Samsat daerah lain. Prosedurnya wajib pajak mestinya mereka mendaftar dulu ke kantor Samsat, selanjutnya di tentukan oleh Samsat berapa besar pajak kenderaan yang harus dibayar setalah itu di serahkan bukti untuk penyetoran ke Bank. tetapi mereka tidak menyerahkan namun meminta agar pembayaran langsung uang tunai ke bendahara.

Dirinya mengaku dari total penyalgunaan anggaran senilai Rp 1, 8 miliar lebih terdapa sejumlah anggaran sudah dikembalikan senilai Rp 70 juta lebih. Upaya pengembalian in kata Apris, akan diperhitungkan berat ringan hukuman yang di sangkakan kepada tersangka.

Kata dia, pasal yang dikenakan yakni  UU tipikor pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 junto pasal 18 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimum 20 Tahun penjara (el/red)




Komentar

Berita Terkini