|

Dapur Sehat Bermasalah, Fungsi Kontrol DPRD Lemah

Ketua Ampera Morotai, Julkifli Samania

MOROTAI, BRN - Kritikan terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai, yang dianggap kurang maksimal menjalankan fungsinya terus bermunculan. Salah satu kritikan disampaikan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) Kabupaten Pulau Morotai.  

Ketua Ampera Morotai, Julkifli Samania mengatakan, DPRD Morotai sebegai funsi kontrol hanya ‘mementingkan’ pribadi perseorangan, sehingga pemerintahan terjadi mismanagemen. Hal ini terbukti dengan banyaknya masalah yang terjadi dalam tubuh pemerintahan yang sedang berjalan, namun tidak mendapat kontrol dari DPRD sebagai lembaga legislatif.

“ Salah satunya masalah program Dapur Sehat yang digagas Bupati Benny Laos. Selain dilakukan pemotongan anggaran senilai Rp 1,9 juta yang dilakukan DPMD, juga DPRD dalam menjalankan tugas fungsi control dan pengawasan terhadap pemerintah menyebabkan program dapur sehat yang diusung Bupati, Benny Laos bertentangan dengan aturan tetapi tetap saja dijalankan,” kata Julkifli, Jumat (21/9).

Julkifli mengatakan, lemahnya fungsi kontrol DPRD Morotai dapat dilihat pada pembangunan Dapur Sehat. Dimana suber anggaran pembangunan Dapur Sehat di ploting dari Dana Desa (DD). Sementara dalam petunjuk teknis (Juknis) penggunaan DD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak dianggarkan yang namanya program Dapur Sehat. “ Ini sudah jelas, tetapi dewan membiarkan hal ini berjalan,” katanya.

Menurutnya, langka pemerintah menggunakan anggaran APBN  yang diperuntukkan program Bupati (dapur sehat) sangat jelas bertentangan dengan aturan. Lemahnya pengawasan fungsi kontrol DPRD yang terkesan ‘cuek’ ini seakan membiarkan program Bupati yang bermasalah itu terus dijalankan.

“ Didalam Juknis itu bukan program dapur sehat, tapi program rumah layak huni, itu artinya pemerintah memaksakan program Bupati itu, masa program tidak ada Juknisnya dibiarkan begitu saja, ini kan aneh,” cetusnya.

Berdasarkan hasil investigasi, kata Julkifli, program Dapur Sehat tidak sesuai juknis ini sudah masuk tahap kedua setelah Benny Laos dilantik sebagai Bupati 2017 lalu. Bahkan belakangan terjadi masalah, karena anggaran dipotong setelah sampai ke tangan penerima bantuan.

“ Ini tidak ada dalam juknis, setelah disalurkan bermasalah lagi, pihak yang berwewenang harus turun tangan menyelesaikan persoalan yang dimaksud,” tandasnya. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini