|

Bupati Halut Tertibkan OPD Tidak Efektif

Frans Manery
HALUT, BRN - Guna menuju pada sistim tugas pemerintahan lebih cepat dan efisien, Bupati Halmahera Utara (Halut), Frans Manery bakal menertibkan Organisasi Perangkata Daerah (OPD).

Fras menegaskan, adanya penertiban ini dapat memaksimalkan sistim pemerintahan terutama pada bidang-bidang yang tidak efektif dalam menjalankan fungsinya. Selain menertibkan OPD, penambahan anggaran belanja publik harus di tambah.
“ Penambahan anggaran ini bertujuan memenuhi standar kebutuhan pejabat di seluruh OPD,” ucap Bupati usai melantik pejabat eselon III dan IV di kantor Bupati, (Rabu 5/9).

Ia mengakui saat ini tedapat banyak OPD tidak efektif. Karena itu, pemerintah Halut memerlukan penambahan anggaran untuk operasional pada struktur pegawai untuk menaikkan kualitas pegawai sehingga kebutuhan OPD yang belum  terisi itu bisa di malisir. “ Masih banyak yang belum terisi terutama eselon III dan IV,” katanya.  

Dengan begitu, penambahan anggaran belanja publik ini membuat bidang-bidang yang di maksud  lebih maksimal dan efektif. Jika penggunaannya tidak efektif, akan dilakukan perampingan sesuai dengan nomenklaturnya.  “ Untuk menekan tingginya biaya operasional yang ada, maka saya akan seriusi menertibkan bidang-bidang yang tidak efektif pada fungsinya sesuai nomenklatur undang-undang,” ujar Bupati.

Tak hanya menertibkan OPD tidak efektif, orang nomor satu di lingkup Pemkab Halut itu menertibkan unjuk rasa yang mengatas namakan aktivis dan masyarakat belakangan ini.

Bupati bilang, menyampaikan aspirasi di depan umum boleh-boleh saja namun itu harus di dasari dengan data yang akurat. Tidak serta merta mencaci maki dan memojokkan kinerja pemda.

“ Semua orang bebas penyampaikan pendapat, asalkan mengantongi data yang akurat. Namun ketika tanpa data, terus merongrong wibawa pemerintah dan pribadi seseorang, ini yang tidak benar dan harus di tertibkan,”  

Menurut dia, penertibakan ini bukan membela kesalahan pemda. Tetapi saat berorasi atau melakukan unjuk rasa harus sesuai dengan prosedur bukan main tabrak.

” Banyak mengaku aktivis dan mengatasnamakan masyarakat, padahal hanya kepentingan diri sendiri. Semua orang punya hak dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, asal punya data. Namun belakangan ini banyak terjadi dan itu hanya mencari sorotan publik. Karena itu pegawai harus jelih menyikapi setiap aksi yang di lakukan,” tuturnya. (Hlt)
Komentar

Berita Terkini