|

Bahas Pemilu 2019, Bawaslu Gelar FGD



TERNATE, BRN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ternate menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas pemilu 2019. Salah satu yang dibahas adalah isu SARA, Senin (3/9) di room hotel Grand Majang.

FGD bertajuk 'Melawan kecurangan, politik uang, dan politisasi SARA sebagai upaya mewujudkan pemilu 2019 yang berkualitas' ini motori Bawaslu dan KPUD Kota Ternate.

Hadir sebagai pembicara dalam FGD itu yakni Komisioner Bawaslu, Kifli Sahlan, Rusli Saraha, dan Sulfi Majid. Sementara unsur terkait ada Kapolres Ternate, Kasdim mewakili Dandim Ternate, serta Jufri Duwila sebagai perwakilan media. Sedangkan peserta masing-masing perwakilan partai politik dan sejumlah OKP di Malut.

Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan mengatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan pedoman Bawaslu mengefektifkan fungsi pencegahan dan penanganan pelanggaran pada Pemilu 2019 mendatang.

Karena itu, IKP sangat membantu Bawaslu mengidentifikasi (mendeteksi) potensi pelanggaran sejak dini terjadi untuk diantisipasi terhadap potensi itu.

Sementara, Kordiv Pengawasan Bawaslu Kota Ternate, Rusli Saraha berharap, pembahasan IKP ini dapat bermanfaat bagi Bawaslu maupun komponen lain untuk digunakan secara strategis.
Mantan ketua Panwaslu itu mengatakan, melalui IKP ini dapat mencegah potensi resiko munculnyanya kerawanan pemilu. Menekan angka pelanggaran ini dengan tujuan pemilu tidak tidak bias atau bahkan meluas.

" Karena itu peran serta dan partisipasi para stakeholder pemilu dapat memaksimalkan secara bersama dan menciptakan hasil yang optimal," ujarnya.

Hal serupa dikatakan Kordiv Hukum Bawaslu, Sulfi Majid. Alumni Fakultas Hukum Unkhair itu mengatakan IKP yang dibahas pada FGD itu dijadikan sebagai alat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.

Di katakannya, kehadiran Bawaslu bukan menjadi momok buruk bagi peserta pemilu. Melaikan membantu melakukan komunikasi dan koordinasi sesama penyelenggara.

Di sisi lain, Kapolres Ternate, AKP. Azhari Juanda dalam materinya mengatakan, untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas, dibutuhkan peran aktif seluruh stakeholder termasuk di dalamnya partai politik sebagai peserta pemilu.

Karena itu, secara kelembagaan Bawaslu berwenang mengawasi jalannya pemilu. Akan tetapi tidak semua tanggungjawab diberikan sepenuhnya kepada penyelenggara. Masyarakat di tuntut berani melawan serta menolak rayuan atau memengaruhi untuk memilih seseorang dengan alih-alih menyogok atau transaksi politik uang.

" Kita tidak boleh sepenuhnya ke Bawaslu atau KPU, tetapi masyarakatlah yang berperan. Kalau masyarakat kita menolak yang namanya politik uang, kecurangan, serta issu SARA, kami yakin pemilu 2019 khususnya di Kota Ternate pasti berkualitas," ujar Kapolres.

Sedangkan Kasdim Mayor Inf. Anton Santani memaparkan sejumlah titik kerawanan dan pencegahannya. Potensi kerawanan bisa terjadi pada suasana sebelum, sedang dan sesudah pemilu berlangsung.

Karena itu, dia mengajak seluruh komponen untuk sama-sama melakukan pencegahan terhadap potensi tetsebut. (eko)
Komentar

Berita Terkini