|

160 KK Enam Desa Nyatakan Sikap Ikut Halut


Penyerahan KK warga Dusun Bangko ke Pemkab Halut
HALUT, BRN - Ratusan Kepala Keluarga (KK) di enam desa perbatasan Halbar-Halut bertandang ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut). Kedatangan masyarakat Desa Bangkok, Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk menyatakan sikap untuk tetap berada diwilayah administrasi Halmahera Utara (Halut).

Kedatangan para warga ini disambut hangat Bupati Halut, Frans Manery bersama Sekretaris Daerah, Fredy Djandua, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jemi Duan, Kadis Pemerintahan Desa, Nyoter Koenoe, dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Halut Jhon Anwar Kabalmay.

pada kesempatan itu, Asril Mamuka warga dusun Bangko mewakili 160 KK Bangkok menyatakan sikap bergabung dan menjadi warga Halut. Tah hanya sikap, puluhan warga dusun Bangkok menyerahkan identitas kependudukannya ke Pemkab Halut untuk di alihkan menjadi warga Halut.

“ Hari ini, kami 160 KK warga dusun Bangkok secara murni tanpa ada unsur politik menyatakan sikap bergabung dan menjadi warga Halut,” tegas Asril usai pertemuan dengan Pemkab Halut di ruang miting kantor bupati, Senin (24/9).

Sementara itu, Bupati Frans Manery mengaku akan segera mengakomodir tuntutan warga itu. Karena itu, bupati memeruntahkan kepada instansi berwenang (Dukcapil) segera berkoordinasi dengan jajarannya untuk mengkordinir permintaan mereka.

Pindahnya warga Dusun Bakok tidak ada kaitannya dengan unsur politik. Mengenai alur pembentukan hinga menjadi desa definitif, Orang nomor satu di Pemkab Halut itu mengaku bakal mengajukan ususlan ini ke DPRD untuk ditindaklanjut hingga Kemendagri untuk dikeluarkan kode Desa.


Menanggapi keinganan warga dusun Bangko terkait infrastruktur jalan masuk menuju dusun Bangkok dan kebutuhan warga akan air bersih, Frans Manery mengatakan, kebutuhan infrastruktur jalan sampai pada ketersediaan air bersih sebagai diminta warga Dusun Bangkok menjadi kebutuhan prioritas bagi Pemkab Halut yang akan direalisasikan.

Sementara itu, Skretaris Daerah, Fredy Djandua menambahkan, pengusulan pembangunan infrastruktur jalan dan tuntutan lainnya akan di akomodir pada tahun anggaran 2019. “ Untuk jalan sudah saya usulkan ke Kadis Pekerjaan Umum dan ini menjadi prioritas untuk adminstrasi kependudukan secepatnya akan di selesaikan,” pungkasnya. (Arthur/red)
Komentar

Berita Terkini